 |
| Ketua Pokja PWI Kota Bandung Zaenal Ihsan didamping A.Syukri ( Bidang Organisasi PWI Jabar) dan Herry Gunawab (Sekretaris Pokja PWI Kota Bandung) |
Pokja PWI Kota Bandung memandang
khususnya di Jawa Barat, dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) serta pembekuan
kepengurusan dan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah kabupaten/kota di
Jawa Barat merupakan langkah yang berpotensi memicu konflik internal dan
merusak marwah organisasi.
Sementara, rekonsiliasi PWI antara
kubu Hendry C. Bangun Ketua Umum PWI Kongres Bandung bersama Zulmansyah
Sekedang Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa tengah berproses berdasar
Kesepakatan Jakarta yang ditandatangani kedua belah pihak belum lama ini. Dan
akan segera menggelar kongres PWI selambat-lambatnya pada akhir Agustus tahun
ini.
Dalam rapat rutin di Sekretariat PWI
Kota Bandung, Kamis (12/6/2025), Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan,
menyampaikan keprihatinannya atas pembekuan sepihak terhadap 10 kepengurusan
PWI kota dan kabupaten di Jabar. Menurutnya, pengangkatan PLT yang menggantikan
kepengurusan yang dibekukan diduga melanggar aturan organisasi.
Lebih memprihatinkan lagi, bersumber
dari informasi bahwa sejumlah PLT yang diangkat disebutkan merupakan anggota
PWI yang sudah tidak aktif atau kadaluarsa. Selain itu, penerbitan Kartu Tanda
Anggota (KTA) juga diduga tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
Kota
Bandung Tetap Solid
Menjelang Kongres PWI pada Agustus
2025, Ihsan mengkhawatirkan kondisi ini dapat memecah kestabilan organisasi. Ia
menegaskan, Pokja PWI Kota Bandung berkomitmen menjaga soliditas dan mengajak
seluruh pengurus dan anggotanya untuk tidak terpecah belah.
"Kami mengingatkan pihak-pihak yang berambisi agar tidak mengesampingkan aturan organisasi," tegasnya.
Karenanya, Ihsan sapaan akrabnya,
menekankan kepada seluruh anggota Pokja PWI Kota Bandung untuk tetap berpegang
teguh pada mekanisme maupun aturan organisasi yang berlaku.
Peserta Rapat rutin pokja PWI Kota Bandung
Serta memastikan pula, sebagai benteng
utama bahwa Pokja PWI Kota Bandung harus tetap solid dan fatsun di bawah
kepengurusan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat.
Kota
Bandung Jadi Benteng Utama
Dukungan serupa disampaikan Wakil
Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Sukri (Arie).
Pada kesempatan itu Arie mengungkap
secara gamblang ihwal serta terjadinya dualisme kepemimpinan PWI. Begitu pula
langkah strategis yang dipersiapkan dalam mengawal pelaksanaan kongres pada
Agustus mendatang.
Meski saat ini PWI Jabar diisi PLT
versi Kongres Bandung, ia menegaskan bahwa Kota Bandung harus menjadi benteng
terakhir dalam menjaga integritas kepengurusan.
"Penunjukan PLT di sejumlah
daerah dilakukan tanpa proses yang sesuai. Mereka dianggap tidak sah karena
tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, dan Sekretaris
Jenderal PWI Pusat," tegasnya.
Pelanggaran
Prosedur Keanggotaan
.jpeg) |
| Rapat rutin pengurus dan anggota pokja PWI Kota Bandung |
Arie pun menjelaskan, aturan PWI
mensyaratkan calon anggota harus mengikuti Orientasi Keanggotaan dan Kaderisasi
(OKK) sebelum menjadi PWI Muda. Sementara untuk naik menjadi anggota biasa,
wajib lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setelah dua tahun menjadi anggota
muda.
"Pengangkatan anggota biasa hanya
boleh dilakukan Ketua Umum PWI dengan syarat ketat, seperti prestasi
jurnalistik bergengsi. Namun, yang terjadi justru pengangkatan tanpa memenuhi
kriteria," ujarnya.
Peringatan
untuk Menjaga Marwah PWI
Rapat rutin tersebut kemudian
dipungkas dengan dilakukannya pernyataan sikap bersama seluruh pengurua serta
anggoya Pokja PWI Kota Bandung.
Pernyataan sikap ini menjadi bentuk
penolakan terhadap praktik yang dinilai merusak tata kelola organisasi. Pokja
PWI Kota Bandung mendesak semua pihak menaati regulasi dan menghindari tindakan
sepihak yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh wartawan Jawa Barat. (*)
