Program Listrik Desa, Komisi IV DPRD Jabar Soroti Masih Banyaknya Rumah Warga Belum Ada Aliran Listrik

Klik

Komisi IV dampingi Gubernur KDM meninjau rumah warga penerima manfaat program Listrik desa

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Berdasarkan data dari  Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, bahwa hingga akhir tahun 2024 masih sebanyak ada 121.871 rumah  yang tersebar di 1.737 desa di Jawa Barat yang belum teraliri listrik.

Masih cukup banyaknya rumah warga  yang belum teraliri listrik, Pemprov Jabar menargetkan pada akhir tahun 2025 semua rumah tersebut teraliri listrik. Untuk itu, APBD Jabar 2025, telah disetujui anggaran untuk program listtrik desa.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Zulkifly Chaniago membenarkan bahwa masih banyak warga Jabar yang rumahnya belum ada lairan listrik. Untuk itu,  melalui program listrik desa, kita harapkan warga penerima manfaat benar-benar tepat sasaran, kata Zulkifly Chaniago, baru-baru ini.

“ Seharusnya, sudah tidak ada lagi rumah warga Jabar yang belum teraliri aliran listrik,  hal ini karena   bantuan listrik desa dari berbagai sumber, seperti pemerintah pusat (Kementerian ESDM), Pemerintah Provinsi, Kab/kota  dan program CSR. Namun, nyatanya masih ada sebanyak 120 ribu rumah belum teraliri listrik”.  Ujarnya.

Dikatakan ini bahwa DPRD Jabar mendukung penuh program Jabar Caang Jabar ini untuk membantu warga yang rumahnya belum ada listrik. Dengan harapan melalui program Jabar Caang warga dapat pemasangan listrik secara gratis yang diselenggarakan oleh Dinas ESDM Jabar.

Dengan adanya Program Jabar Caang, diharapkan masyarakat Jawa Barat dapat menikmati manfaat listrik yang akan meningkatkan kualitas hidup dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat Jabar ini mengatakan, masih cukup banyaknya rumah warga belum teraliri listrik, tentunya tidak terlepas dari  ketersediaan anggaran. Namun, mirisnya, berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi IV menemukan adanya dugaan  tumpang tindih penerima bantuan listrik desa.

“Nah disinilah pentingnya pendataan yang akurat, agar penyaluran dan penerima bantuan program listrik desa tepat sasaran, Karena program listrik desa ada juga dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM,  dari pemerintah provinsi Jabar dan disisi lain ada pula dari Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga harus diawasi’ ujarnya.  

“Kami (Komisi IV DPRD Jawa Barat) tidak ingin terjadi tumpang tindih, data penerima manfaat bantuan program listrik desa harus ditertibkan lagi. Jadi Komisi IV mendorong perbaikan data penerima manfaat agar bantuan listrik desa bisa lebih efektif dan efisien. Serta tetap sasaran, tandasnya. (AdiP/sein).