 |
| Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., saat menjadi narasumber talk show di Radio Sonata, Bandung, Kamis, 23 Oktober 2025. (foto:Humpro) |
Hal tersebut disampaikan saat menjadi
narasumber talk show di Radio Sonata, Bandung, Kamis, 23 Oktober 2025. Menurut
Susanto, kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam memperkuat hubungan
antara pemerintah dan masyarakat.
"Kepercayaan publik sangat
berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk
dalam hal kepatuhan terhadap pajak dan keterlibatan dalam berbagai program
pemerintah. Karena itu, kepercayaan publik harus terus dijaga dan
diperkuat," ujarnya.
Ia mengakui tantangan yang dihadapi
Kota Bandung cukup kompleks, mulai dari kemacetan, persoalan sampah, hingga
penanganan banjir. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan
masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan
tersebut.
"Membangun Kota Bandung tidak
bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan gotong royong
seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, insyaallah berbagai
persoalan kota dapat diselesaikan," ujarnya.
Terkait hasil Survei Penilaian
Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Susanto mengakui bahwa sejumlah kasus hukum yang sempat menimpa pejabat di
lingkungan Pemkot Bandung turut mempengaruhi hasil survei tersebut.
Namun, pihaknya memberikan apresiasi
kepada Wali Kota Bandung M. Farhan, yang saat ini aktif menggandeng KPK untuk
memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas aparatur.
"Langkah Wali Kota menggandeng
KPK untuk melakukan deteksi dini merupakan upaya strategis dalam membangun
sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian dari
upaya pencegahan agar seluruh perangkat daerah memahami batasan dan ketentuan
yang berlaku," katanya.
Susanto menerangkan pentingnya
pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada prinsip good governance,
clean government, serta kualitas pelayanan yang paripurna. Ia menegaskan bahwa
seluruh warga harus memperoleh layanan yang setara tanpa diskriminasi.
"Seluruh pelayanan publik harus
mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar masyarakat mendapatkan
layanan yang optimal, adil, dan profesional," ujarnya.
Merespons pertanyaan dari warga
terkait PKL, Susanto memastikan bahwa Satpol PP Kota Bandung senantiasa
melibatkan unsur TNI dan Polri dalam setiap kegiatan penertiban, untuk
memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami selalu mengingatkan agar
pendekatan yang dilakukan bersifat humanis. Salah satu contoh pendekatan yang
baik adalah sistem penertiban bertahap, seperti pemberian kartu kuning hingga
kartu merah bagi pelanggaran berulang. Ini bisa menjadi inspirasi penerapan di
Bandung," tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengajak
masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kebersihan
lingkungan melalui berbagai kanal pelaporan resmi, baik secara langsung maupun
melalui media sosial.
"Petugas di lapangan memiliki
keterbatasan, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Jika kita
bersama-sama menjaga lingkungan dan menegakkan aturan, maka citra Bandung
sebagai Kota Kembang yang tertib, indah, dan nyaman akan kembali
terwujud," ujarnya. (Rio/sein).
.jpeg)
