Atasi Sampah Bandung Raya, Ono Surono : DPRD Dukung Pemprov Jabar Jadikan TPA Sarimukti sebagai Pengelolaan Sampah Energy Listrik

Klik

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, ST dari FPDIP (foto:doc.ahw)

 

BANDUNG Faktabandungraya.com,--- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah pemangku kepentingan tengah merumuskan langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang kian mendesak di wilayah Bandung Raya. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang sudah dinilai tidak layak menjadi sorotan utama pembahasan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan dukungan penuh terhadap berbagai rencana yang sedang disiapkan pemerintah provinsi, termasuk usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengembangkan program Waste To Energy (WTE) melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di area Sarimukti.

“Persoalan sampah Bandung Raya ini sudah tidak selesai-selesai sejak dulu. Berbagai opsi teknologi pengolahan sampah sudah dibahas bertahun-tahun, tapi belum juga tuntas. Masalah ini sudah saya ikuti sejak 10 tahun lalu saat masih berada di Komisi IV DPR RI,” ujar Ono saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (13/11/2025).

Ono menilai lambannya realisasi berbagai rencana pengelolaan sampah harus segera dievaluasi. Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan yang membuat program penanganan sampah selalu tersendat dan akhirnya mengakibatkan penumpukan di lapangan.

Ia juga menyinggung soal potensi energi alternatif, termasuk sampah, yang seharusnya dapat mendukung kebutuhan listrik nasional. “Kita semua tahu listrik Indonesia didominasi PLN. Padahal kita punya banyak sumber energi selain batu bara—ada surya, air, sampah, geotermal, dan lainnya,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, ST dari FPDIP (foto:doc.ahw)

Dalam waktu dekat, Ono berencana berdiskusi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi untuk membahas langkah konkret percepatan penyelesaian masalah sampah. Ia membuka kemungkinan untuk mendorong kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar ikut mempercepat proses perizinan dan implementasi teknologi pengolahan sampah.

“Kalau memang sumber kendalanya ada di kementerian, kita akan datangi. Kita ingin persoalan sampah ini tidak lagi terbebani APBD karena sudah melibatkan pihak ketiga. Jadi jangan sampai proses perizinan justru menghambat,” tegas Ono.

Ono optimistis pembangunan PSEL dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jawa Barat, terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menyelesaikan persoalan sampah yang bertahun-tahun membelit Bandung Raya.

“PSEL bisa menjadi sumber listrik yang potensial di Jawa Barat. Dengan posisi PLN sebagai perusahaan listrik negara, seharusnya tidak ada alasan untuk mempersulit perizinan pengelolaan sampah menjadi listrik.  Ya, apa masalahnya ?.. Harusnya kan tidak ada, harusnya kan perizinan tidak dipersulit," pungkasnya. (sein).