 |
| #1Th Bandung Utama |
Tahun pertama difokuskan pada
pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan, serta percepatan intervensi
berbasis kebutuhan riil warga.
Memasuki tahun kedua, arah
kebijakan bergeser pada penguatan dan perluasan dampak pembangunan.
“Kota Bandung terus bergerak,
dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap
langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil
benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujarnya.
Pada awal masa kepemimpinan, Kota
Bandung dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar. Inflasi berada di angka 2,69
persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi
rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga belum
memiliki septic tank standar.
Persoalan sampah dan sanitasi
menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis dan berkelanjutan.
Menjawab kondisi tersebut, Pemkot
Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan
Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh
kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.
Data sosial, infrastruktur,
lingkungan, hingga kerentanan warga dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan
yang lebih presisi.
Kerangka pembangunan disusun
berbasis data makro dan mikro, dengan lima indikator utama yakni sosial dan
demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.
“Dari sinilah pembangunan Kota
Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan
kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” katanya.
Program Prakarsa Bandung Utama
menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Pada 2025, program ini
menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan
realisasi anggaran mencapai 96 persen.
Sebanyak 697 RW teridentifikasi
aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali
siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.
Dari sisi ekonomi, analisis desil
menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6–10
pada periode September 2025–Februari 2026.
Di bidang ketenagakerjaan,
penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema,
termasuk PKWT, job fair, magang, dan penempatan internasional.
Capaian ini diperkuat dengan
raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2024, yang menunjukkan penguatan akuntabilitas dan tata kelola.
Lowongan kerja
Memasuki tahun kedua, Farhan
menyatakan, fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar
kebijakan.
“Satu tahun pertama adalah fase
menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan
dampak,” ujarnya.
Pilar pertama adalah pembangunan
infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero
slum area, reduksi titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen.
Infrastruktur juga dirancang
sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok
lokal.
Pilar kedua adalah pemberdayaan
masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini
ratio).
Transformasi UMKM, penguatan
ekosistem pariwisata, serta inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar
pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Pilar ketiga berfokus pada
ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi
per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi
pekerja rentan.
Ekosistem ketenagakerjaan yang
inklusif diyakini mampu mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung.
“Satu tahun pertama adalah fase
menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan
dampak,” tutur Farhan.
.jpeg)
