Sri Rahayu Dorong Penguatan Layanan Adminduk saat Kunjungan ke Disdukcapil Karawang

Klik

Anggota DPRD Jabar Hj.Sri Rahayu bersama pejabat Disdukcapil Karawang

KARAWANG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang guna memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Disdukcapil Karawang, Muhamad Syaefulloh, bersama jajaran pejabat setempat, Kamis (27/2/2026).

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pelayanan perekaman e-KTP, ketersediaan blanko KTP elektronik, hingga kendala penerbitan akta kelahiran yang berkaitan dengan status pernikahan warga. Sri Rahayu menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama berbagai kebijakan pemerintah, sehingga validitas dan akurasi data harus menjadi prioritas.

“Kunjungan ini bagian dari pengawasan dan penyerapan aspirasi. Kendala yang ditemukan akan kami sampaikan dan perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya melalui Komisi I,” ujarnya.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah pelaksanaan sidang isbat nikah di kantor Disdukcapil Karawang. Selama ini, sidang dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut pihak Disdukcapil, fasilitas kantor dinilai memadai sehingga bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus legalitas pernikahan yang berdampak pada penerbitan akta kelahiran anak.

Selain itu, Disdukcapil melaporkan capaian perekaman e-KTP pemula telah mencapai 99,9 persen. Ketersediaan blanko juga dipastikan aman karena distribusi dilakukan langsung dari pemerintah pusat.

Sri Rahayu turut menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara berkala serta penguatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan mobil layanan perekaman keliling dan peningkatan kapasitas operator di kecamatan. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan akurat akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung berbagai program pembangunan.

Ia memastikan seluruh aspirasi dan kebutuhan Disdukcapil Karawang akan dibahas di tingkat provinsi, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, demi terciptanya layanan administrasi kependudukan yang modern dan responsif bagi masyarakat Kabupaten Karawang. (fj/sein).