Komisi V DPRD Jabar Kawal Perizinan SMK IDN Boarding School Bogor, KBM Harus Tetap Berjalan

Klik

Wakil Ketua Komisi V Siti Muntamah pimpin audensi terkait polemik pencabutan izin opreasioal SMK IDN Bogor

BANDUNG, FSKTABANDUNGRAYA,--- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya mengawal proses penyelesaian perizinan SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor, tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menyampaikan hal tersebut saat memimpin audiensi lanjutan bersama Komite Sekolah di Gedung DPRD Jabar, Kamis (9/4/2026).

Audiensi ini merupakan tindak lanjut pencabutan izin operasional sekolah berdasarkan keputusan gubernur akibat persoalan administrasi perizinan.

“Kami mendorong agar proses perizinan segera diselesaikan, namun KBM harus tetap berjalan dan tidak merugikan siswa,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V juga melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta Biro Hukum.

Siti menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung sesuai ketentuan.

Komisi V terima audensi SMK IDN, Disdik Jabar,  DPMPTSP Jabar, Pemkan Bogor dan Biro Hukum Jabar


 

Selain itu, Komisi V menyoroti belum diurusnya perizinan oleh pihak sekolah dalam kurun waktu sekitar empat tahun terakhir. Hal ini dinilai sebagai catatan serius yang harus segera diperbaiki.

Sementara itu, DPMPTSP Kabupaten Bogor menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan proses perizinan tanpa mempersulit prosedur.

Ke depan, Komisi V berencana melakukan kunjungan lapangan guna memastikan kepatuhan administrasi sekaligus menjamin hak siswa untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak. (*/red).