![]() |
| Anggota Komisi IV DPRD Jabar, H.Daddy Rohanady dari Fraksi Gerindra |
Sejumlah catatan penting tersebut
diantaranya; capaian indikator makro yang dinilai masih belum optimal. Salah
satunya koefisien gini atau gini ratio yang belum mencapai target. Hal tersebut
masih menjadi pekerjaan rumah bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dan harus ditangani secara serius.
Selain itu, persoalan tunda bayar
turut menjadi perhatian utama. Komisi IV DPRD Jawa Barat mencatat adanya
penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran. Khususnya di sektor perhubungan
dan bina marga yang berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan keuangan
daerah.
“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, Kabupaten Karawang, Kamis (2/4/2026).
.jpeg)
Komisi IV saat raker dggn OPD bahas LKPJ Gubernur 2025
Daddy Rohanady mengingatkan, pola
penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu
stabilitas fiskal daerah dan harus segera dibenahi. Selain itu, evaluasi harus
dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas
program.
“Seluruh OPD kami minta menjelaskan
capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi
tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang,” ucapnya.
Nantinya hasil pembahasan LKPJ ini
akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat
sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan serta memastikan
perencanaan dan pelaksanaan program ke depan berjalan lebih optimal dan
akuntabel.(*/sein).
.jpeg)