Forum Komunikasi Sekretaris DPRD se-Jawa Barat Perkuat Sinergi dan Tata Kelola Kelembagaan

Klik

Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa saat membuka Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/kota se-Jabar

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026). 

Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi dan penguatan sinergi antar sekretariat dewan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan bahwa forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai support system bagi lembaga legislatif di daerah.

“Forum ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ujar Buky Wibawa saat membuka kegiatan.

Menurutnya, Forum Komunikasi Sekretaris DPRD memiliki posisi strategis sebagai ruang silaturahmi, koordinasi, sekaligus sarana bertukar gagasan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas kelembagaan DPRD. Ia menilai, keberadaan sekretariat dewan memiliki peran penting dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Buky juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan pemerintahan dan pelayanan publik saat ini. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar Sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Indra Maha, menyampaikan bahwa terdapat tiga arah kebijakan utama yang perlu diperkuat dalam forum tersebut.

Pertama, optimalisasi kolaborasi dan sinergitas program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, penguatan akuntabilitas keuangan dan mitigasi risiko hukum. Ketiga, transformasi birokrasi berbasis integritas dan responsivitas pelayanan publik.

“Kita tidak boleh lagi berjalan dalam sekat-sekat ego sektoral maupun regional. Program kerja harus diperkuat agar implementasi regulasi dan pembangunan daerah berjalan optimal,” katanya.

Ketua DPRD Jabar bersama Setwan Jabar, Wakajati Jabar diacara Forum Komunikasi Sekwan Kab/kota seJabar

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufan Zakaria, memaparkan pentingnya penguatan kelembagaan dan komitmen integritas sebagai langkah strategis dalam mitigasi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi landasan etis dan yuridis dalam pelaksanaan tugas DPRD agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

“Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, hingga pelayanan yang baik harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*/red).