Dalam forum tersebut, anggota
Komisi IV DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara dan Aswan Asep Wawan berdiskusi
bersama anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat, pakar pendidikan, dan perwakilan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terkait berbagai tantangan dunia
pendidikan di Kota Bandung dan Jawa Barat.
Soni Daniswara menilai kesiapan
infrastruktur pendidikan di Kota Bandung masih menjadi persoalan serius, terutama
menjelang penerapan kebijakan baru tahun ajaran 2025–2026.
Menurutnya, keterbatasan ruang
kelas serta status lahan sejumlah sekolah yang belum jelas dapat berdampak pada
daya tampung siswa baru.
“Permasalahan lahan dan
keterbatasan ruang kelas ini sangat krusial dan perlu segera diselesaikan,”
ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah
memberikan waktu persiapan yang cukup bagi daerah sebelum kebijakan baru
diterapkan. DPRD Kota Bandung bersama pemerintah kota pun telah menjajaki kerja
sama dengan sekitar 80 sekolah swasta sebagai solusi sementara untuk menambah
kapasitas penerimaan siswa.
Sementara itu, Aswan Asep Wawan
menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah
pusat, provinsi, dan daerah.
Menurutnya, penguatan peran sekolah
swasta dapat menjadi langkah realistis dibanding membangun ruang kelas baru
yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.
“Kita bisa memperkuat kerja sama
dengan sekolah swasta agar kebutuhan daya tampung siswa tetap terpenuhi,”
katanya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti
perlunya pemerataan distribusi guru, penguatan regulasi pendidikan yang lebih
adaptif, serta peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan di Kota
Bandung.(rio/red).
