![]() |
| Satpol PP Kota bandung sedang melakukan pembongkran bangunan liar/ PKL |
Wali Kota Muhammad Farhan
mengatakan, sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat selama ini
telah berjalan baik, termasuk dalam penataan PKL di kawasan Cicadas yang
nantinya akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).
“Sebelumnya kita sudah menertibkan
PKL di kawasan Cicadas. Pemprov Jabar tentu mendukung karena BRT merupakan
proyek bersama,” kata Farhan, Senin (18/5/2026).
Menurut Farhan, penataan kawasan
tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memikirkan keberlangsungan
usaha para pedagang yang terdampak. Karena itu, pemerintah berupaya
menghadirkan solusi bersama melalui dialog dan pendekatan persuasif.
“Pemerintah tentu hadir untuk bersama-sama
mencarikan solusi terbaik. Bukan hanya pemerintah yang mencari solusi, tetapi
juga bersama para PKL,” ujarnya.
Ia berharap para pedagang dan
masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban serta keindahan Kota Bandung sebagai
kota jasa dan destinasi wisata di Jawa Barat.
“Kota Bandung sangat bergantung
pada kunjungan wisatawan. Karena itu kita ingin kota ini tertib dan indah agar
wisatawan merasa nyaman dan ingin kembali datang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP
Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, kawasan Cicadas menjadi prioritas
penataan karena Jalan Ahmad Yani akan difungsikan sebagai jalur utama BRT.
Menurutnya, proses penataan saat
ini masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan
koordinator dan para pedagang.
“Kita sekarang sedang melakukan
pendekatan kepada koordinator. Bagaimanapun Jalan Ahmad Yani yang menjadi
lokasi Cicadas Market akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kita
tertibkan,” katanya.
Bambang menuturkan, Satpol PP terus
menggandeng berbagai pihak dalam proses penataan kawasan, mulai dari
kewilayahan, Satgas PKL, hingga Dinas Koperasi dan UKM agar penataan berjalan
lebih tertib dan manusiawi.
“Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan,
kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL agar penataan kota ini benar-benar nyaman
untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sikap
kooperatif para PKL yang dinilai mendukung proses penataan kawasan. Dukungan
masyarakat, mulai dari RT, RW, tokoh warga hingga pedagang, dinilai menjadi
faktor penting keberhasilan penataan kota.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi
dan UKM Kota Bandung, H. R. Budhi Rukmana memastikan pihaknya akan terus
mendampingi para PKL yang terdampak penataan agar tetap dapat menjalankan
usaha.
“Tugas kami membina dan
memberdayakan PKL, termasuk relokasi dan edukasi. Harapannya para PKL bisa
berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan tertib aturan,” ucapnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan
solusi berkelanjutan, Pemkot Bandung berharap penataan PKL tidak hanya
menciptakan ketertiban kota, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas usaha para
pedagang secara lebih baik. (*/red).
