![]() |
| Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa didampingi Wakil Ketua Acep Jamaluddin saat memberikan pernyataan sikap terkait aspirasi masyarakat |
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya
Guna, didampingi Wakil Ketua Acep Jamaludin, menyampaikan bahwa seluruh
aspirasi dari elemen masyarakat, aktivis, dan mahasiswa telah diterima serta
diteruskan kepada DPR RI sesuai kewenangannya.
Sedikitnya terdapat 11 isu
strategis yang menjadi perhatian publik, mulai dari krisis nilai tukar rupiah,
kenaikan harga energi, penyempurnaan KUHAP, evaluasi kebijakan TNI-Polri,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kemiskinan dan pengangguran, akses
pendidikan, kesejahteraan PPPK, otonomi daerah, layanan kesehatan, hingga perlindungan
lingkungan hidup.
Menurut Buky, DPRD Jabar telah
menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI melalui surat tertanggal 11 Juni
2026 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi representasi masyarakat.
Selain itu, pada 22 Juni 2026 DPRD Jabar kembali menerima aspirasi dari PMKRI Cabang Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan GMKI. Mereka menyoroti evaluasi kenaikan harga BBM, pelaksanaan MBG, regulasi TNI-Polri, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, perlindungan HAM, persoalan Papua, serta jaminan kebebasan beragama dan beribadah.

Buky Wibawa dan Acep Jamaluddin
“Aspirasi tersebut juga telah kami
teruskan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai
kewenangan,” ujar Buky, Kamis (25/6/2026).
DPRD Jabar menilai partisipasi
mahasiswa, aktivis, dan masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian
penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, DPRD berkomitmen terus membuka
ruang dialog yang konstruktif, menjalankan fungsi pengawasan secara objektif,
serta mendorong penyampaian aspirasi yang tertib, damai, dan bertanggung jawab.
DPRD Jabar juga mengajak seluruh
elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas, memperkuat persatuan, serta
mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.
(sein).
