DPRD Jabar Targetkan Pembahasan Ranperda P2APBD 2025 Tepat Waktu dan Berkualitas

Klik

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa didimpingi Wakil Ketua Iwan Suryawa dan MQ Iswara serta Wagub Jabar Erwan Setiawan dalam rapat paripurna jawaban Gubernur atas PU Fraksi-fraksi DPRD Jabar

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, transparan, dan berkualitas sebagai wujud penguatan tata kelola keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, usai memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda P2APBD 2025, Selasa (7/7/2026).

Menurut Buky, pembahasan Ranperda selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pada 8–10 Juli 2026. Hasil pembahasan dijadwalkan dilaporkan dalam rapat paripurna pada 14 Juli mendatang.

"Kami berharap Badan Anggaran dapat menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal sehingga proses penetapan Ranperda berjalan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas pembahasan," ujarnya.

Ia menegaskan, pembahasan Ranperda P2APBD merupakan bagian penting dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD untuk memastikan setiap penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Rapat paripurna DPRD Jabar dgn agenda jawaban Gubernur atas PU Fraksi-fraksi DPRD Jabar

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola keuangan daerah.

Pemprov Jawa Barat, lanjut Erwan, akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Di sisi belanja daerah, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengawasan agar pelaksanaan program semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (*/red).