Komisi III DPRD Jabar Dorong Optimalisasi BUMD, Fokus Benahi Tata Kelola dan Aset Produktif

Klik

Ketua Komisi III H.Jajang Rohana pimpin raker evaluasi dgn PT. Jasa Sarana di Jakarta

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong langkah strategis untuk mempercepat penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kembali sehat secara finansial dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I., usai rapat kerja evaluasi Triwulan I Tahun 2026 bersama PT Jasa Sarana di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Jajang, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lini usaha menjadi langkah mendesak. Unit bisnis yang terus merugi dinilai perlu dihentikan, sementara perusahaan harus lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang memiliki prospek dan mampu menghasilkan keuntungan.

"Usaha yang tidak produktif harus dievaluasi. Sebaliknya, potensi bisnis yang memberikan keuntungan harus diperkuat agar kondisi keuangan perusahaan kembali sehat," tegasnya.

Selain evaluasi bisnis, Komisi III juga mendorong optimalisasi aset melalui pemanfaatan maupun pelepasan aset yang tidak produktif. Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat investasi pada sektor usaha yang lebih menjanjikan.

Komisi III raker dgn PT.Jasa Sarana

Jajang menegaskan, keberhasilan transformasi BUMD tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis, tetapi juga pembenahan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, Komisi III turut menyoroti kondisi keuangan PT Jasa Sarana yang masih menghadapi tekanan operasional. Pendapatan perusahaan dinilai belum mampu menutup biaya operasional, sementara nilai aset dan kewajiban perusahaan juga menjadi perhatian serius dalam upaya penyehatan BUMD.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD Jawa Barat memastikan proses pembenahan BUMD terus dikawal agar perusahaan daerah mampu tumbuh lebih sehat, berdaya saing, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan serta perekonomian Jawa Barat. (*/red).