Pengelolaan Aset Daerah Harus Dioptimalkan, Sertifikasi dan Kinerja BUMD Jadi Kunci Dongkrak PAD Jabar

Klik

Anggota DPRD Jabar, H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA – Optimalisasi pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain mempercepat sertifikasi aset, pemerintah juga didorong memaksimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif serta mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap APBD.

Anggota DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago, BE dari Fraksi Demokrat, membenarkan bahwa Pengelolaan aset meilik pemerinttah provinsi Jawa Barat, hingga saat ini masih belum tertib. Bahkan masih cukup banyak asset Jabar yang belum disertifikasikan. Padahal Sertifikasi, sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa kepemilikan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset secara optimal melalui kerja sama maupun skema investasi.

Perda Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2026 juga memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pengawasan aset daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah membentuk tim untuk mengevaluasi seluruh aset yang disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan nilai ekonomi aset dapat dioptimalkan sehingga mampu meningkatkan PAD.

Zulkifly juga menyoroti soal, kinerja sejumlah BUMD juga menjadi sorotan. Meski telah memperoleh penyertaan modal daerah dan mengelola aset bernilai besar, masih terdapat BUMD yang kontribusi dividennya terhadap APBD dinilai belum optimal. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, efektivitas investasi, dan profesionalisme manajemen agar keberadaan BUMD benar-benar memberikan manfaat bagi keuangan daerah.

Lebih lanjut  politisi senior Partai Demokrat Jabar ini menilai, aset daerah dan BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, bukan sekadar menjadi beban pengelolaan. Dengan percepatan sertifikasi aset, optimalisasi pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah, serta peningkatan kinerja BUMD, Jawa Barat memiliki peluang memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, punkasnya. (syaf/sein).