HUT ke-81 Jabar, Buky Wibawa Dorong Birokrasi Adaptif dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Klik

Ketua DPRD Jabar Dr.H. Buky Wibawa

BANDUNG. FAKTABANDUNGRAYA,--- Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mendorong birokrasi yang lebih bersih, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Buky, tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi fondasi pembangunan Jawa Barat. Birokrasi dituntut mampu mengikuti perubahan, memanfaatkan teknologi, menghadirkan inovasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

“Di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Buky Wibawa, Rabu (19/8/2026).

Ia menilai penguatan birokrasi tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan Jawa Barat 2025–2029 yang mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata. Pelayanan publik harus semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, Buky mengingatkan agar prioritas pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan Jawa Barat.

Ketua DPRD Jabar Dr.H.Buky Wibawa

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujarnya.

Buky menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar penguatan tata kelola pemerintahan dan program pengentasan persoalan sosial berjalan konsisten dengan target RPJMD Jawa Barat 2025–2029.

Memasuki usia 81 tahun, Jawa Barat diharapkan tidak hanya tumbuh dari sisi pembangunan, tetapi juga memiliki birokrasi yang mampu bekerja cepat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*/red)