Rahmad Purnama : Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Dinsos Lakukan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Klik

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama meminta Dinsos melakukan evaluasi berkala terhadap program pengentasan kemiskinan

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya efektif memutus mata rantai kemiskinan di Kota Bandung. Masih adanya warga yang menerima bantuan selama bertahun-tahun menunjukkan perlunya evaluasi dan perubahan pola dari sekadar memberikan bantuan menuju pemberdayaan ekonomi.

Hal tersebut mengemuka dalam podcast YouTube “Ahmad Aja” yang menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dr. Yorisa Sativa di Kantor Sinergi Indonesia Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).

Yorisa mengungkapkan, Dinsos masih menemukan kelompok penerima manfaat yang menerima bansos secara terus-menerus. Bahkan, terdapat warga yang telah menerima PKH, bantuan sembako, maupun BLT selama delapan tahun.

“Ada warga Kota Bandung yang sudah delapan tahun menerima bansos, baik itu PKH, Sembako, maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT),” ujar Yorisa.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama meminta Dinsos melakukan evaluasi berkala terhadap program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, bansos harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan.

“Kita dorong Dinsos untuk melakukan evaluasi secara berkala agar program pengentasan kemiskinan tidak menciptakan masyarakat yang ketergantungan pada bansos, namun menciptakan kemandirian ekonomi,” kata Ahmad.

Yorisa menilai perubahan paradigma menjadi penting. Bansos seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan langsung, tetapi dilanjutkan dengan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan stimulus ekonomi.

Konsep tersebut sejalan dengan slogan “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”. Menurut Yorisa, pendekatannya bukan hanya memberikan “ikan”, tetapi juga “umpan dan kail” agar penerima manfaat memiliki kemampuan untuk mandiri secara finansial.

Di sisi lain, persoalan ketepatan data penerima bansos juga menjadi sorotan. Ahmad mengungkapkan adanya keluhan warga yang sebelumnya masuk kategori miskin atau desil 1–5, tetapi dalam pembaruan data justru bergeser ke desil 6–10.

Yorisa menjelaskan, perubahan tersebut dapat terjadi akibat pembaruan data secara berkala oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bersama BPS. Padahal, kondisi ekonomi warga dapat berubah cepat akibat PHK, bencana, atau kehilangan tulang punggung keluarga.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinsos Kota Bandung menyiagakan petugas Kasi Kesejahteraan Sosial dan operator SIKS-NG di 151 kelurahan dan 30 kecamatan.

“Warga yang merasa datanya tidak sesuai tinggal datang ke kelurahan dengan membawa NIK. Petugas akan mengecek posisi desilnya. Jika ada sanggahan, kami dapat mengusulkan reaktivasi untuk dilakukan ground check atau survei ulang di lapangan,” jelas Yorisa.

Yorisa juga menilai keterbatasan anggaran pemerintah perlu diimbangi dengan penguatan kemitraan. Saat ini terdapat sekitar 90 Lembaga Kesejahteraan Sosial atau kelompok donor/muzaki di Kota Bandung yang berpotensi dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, jika bantuan pemerintah dan sumber daya masyarakat dapat dipadukan dengan data yang akurat, bansos tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat menjadi pintu masuk menuju pemberdayaan dan kemandirian ekonomi warga. (*/red).