![]() |
| Ruas jalan di Kota Badung kelihatan sepi sejak abu vulkanik anak krakatau masuk Bandung |
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan
mengatakan, Pemkot Bandung tengah menyusun langkah antisipasi apabila sebaran
abu vulkanik terus meluas. Koordinasi akan dilakukan bersama BMKG, BPBD, AirNav
Indonesia, dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kalau itu nanti kami sedang menyusun
sebuah mitigasi apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung. Kami akan
koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan
AirNav, dan keempat dengan KCIC,” ujar Farhan, Minggu (6/9/2026).
Menurut Farhan, pemerintah perlu
mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap berbagai aktivitas masyarakat,
termasuk transportasi. Informasi kepada warga juga harus disampaikan secara
cepat agar langkah pencegahan dapat segera dilakukan.
Ia secara khusus menyoroti
aktivitas pelajar yang menggunakan sepeda motor. Jika paparan abu vulkanik
semakin tinggi, penggunaan kendaraan roda dua dinilai berisiko meningkatkan
paparan langsung terhadap abu.
“Termasuk juga penyampaian
informasi kepada anak-anak, khususnya yang bersekolah yang juga pakai kendaraan
bermotor, khususnya sepeda motor. Itu berbahaya sebenarnya,” katanya.
Pemkot Bandung masih menunggu rekomendasi dari instansi teknis sebelum mengeluarkan imbauan lebih lanjut, termasuk terkait penggunaan masker oleh masyarakat.
Dampak sebaran abu vulkanik sendiri
telah dirasakan sektor penerbangan. Corporate Secretary Group Head PT Angkasa
Pura Indonesia (InJourney Airports) Arie Ahsanurrohim mengatakan Bandara Husein
Sastranegara menghentikan aktivitas penerbangan sementara pada pukul 12.07
hingga 16.00 WIB.
“Sudah terpapar volcanic ash (abu
vulkanik),” kata Arie.
Operasional bandara masih dipantau
berdasarkan perkembangan sebaran abu vulkanik. Keputusan pembukaan kembali
penerbangan akan menyesuaikan hasil pemantauan kondisi tersebut.
“Statusnya sama kayak Soekarno
Hatta, akan dimonitor lebih lanjut sebarannya,” ujarnya.
Bagi Pemkot Bandung, kondisi ini
menjadi alasan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Bukan hanya
penerbangan, potensi dampak terhadap aktivitas warga dan moda transportasi lain
juga perlu diantisipasi sejak dini.

