APBD 2027 Bandung Diproyeksikan Rp7,82 Triliun, Pendapatan Ditarget Rp7,46 Triliun

Klik

Produk fasien salah satu sektor penymbang PAD Kota Bandung

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pemerintah Kota Bandung memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,46 triliun dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Di sisi lain, kebutuhan belanja diperkirakan mencapai Rp7,82 triliun, sehingga pemerintah daerah harus menjaga ruang fiskal agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (14/9/2026), bersamaan dengan penjelasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Untuk APBD 2027, target pendapatan daerah sebesar Rp7,46 triliun meningkat sekitar Rp269,13 miliar atau 3,74 persen dibandingkan APBD 2026.

Sementara rencana belanja mencapai Rp7,82 triliun, naik sekitar Rp212,15 miliar atau 2,79 persen dibandingkan belanja APBD 2026 yang berada di kisaran Rp7,61 triliun.

Dengan struktur tersebut, rancangan APBD 2027 masih membutuhkan dukungan pembiayaan. Pembiayaan neto diproyeksikan mencapai sekitar Rp362 miliar, turun Rp58,88 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp418,88 miliar.

Farhan mengatakan penyusunan Raperda APBD 2027 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah serta hasil kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 antara Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung pada 31 Agustus 2026.

“Penyampaian dua rancangan peraturan daerah ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung,” ujar Farhan.

Sektor Wisata : penymbang PAD Kota Bandung

Perubahan APBD 2026

Sementara itu, dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp7,2 triliun, meningkat Rp11,79 miliar atau 0,16 persen dibandingkan APBD 2026.

Belanja daerah juga naik menjadi sekitar Rp7,69 triliun, bertambah Rp80,01 miliar atau 1,05 persen.

Farhan menegaskan seluruh perubahan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Ia berharap proses pembahasan kedua Raperda dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang mampu memperkuat pembangunan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Semoga seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung,” katanya. (ziz/red).