| BPBD, Tagana, dan Polisi turun bersama atasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Jabar (foto:ist). |
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari
Fraksi Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, BE, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa
Barat Dedi Mulyadi yang menginstruksikan pengelola kawasan pegunungan untuk
menutup sementara jalur pendakian.
Menurut Zulkifly, kebijakan
tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menekan potensi kebakaran di
kawasan hutan dan pegunungan yang kondisinya lebih rentan terbakar saat musim
kemarau.
“Penutupan kawasan pegunungan dari
aktivitas pendakian selama musim kemarau merupakan langkah antisipasi dalam
menjaga hutan dan lahan dari kebakaran. Bisa jadi bara dari kegiatan
bakar-bakar yang ditinggalkan pendaki masih menyala. Begitu juga puntung rokok
yang dibuang sembarangan dapat memicu kebakaran,” kata Zulkifly saat ditemui di
Gedung DPRD Jabar, Selasa (1/9/2026).
Ia mengatakan, pencegahan karhutla
tidak dapat hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran sudah terjadi.
Pemerintah bersama masyarakat harus memperkuat langkah mitigasi, terutama di
kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat hingga 31 Agustus 2026, luas lahan dan hutan
yang terbakar di Jawa Barat mencapai 228,07 hektare. Kebakaran tercatat terjadi
di 178 desa/kelurahan yang tersebar di 107 kecamatan, dengan total 156
kejadian.
Dari jumlah kejadian tersebut,
Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 21 kejadian.
Disusul Kabupaten Majalengka sebanyak 17 kejadian dan Kabupaten Bandung 16
kejadian.
Sementara berdasarkan luas area yang terbakar, Kabupaten Sukabumi berada di posisi teratas dengan 49,20 hektare, disusul Kabupaten Majalengka 26,16 hektare dan Kabupaten Bandung 24,80 hektare.
BPBD Jabar sedang melakukan pemadaman api (foto:BPBD Jabar)
Zulkifly menilai angka tersebut
menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Selain
mengancam kawasan hutan, kebakaran juga berpotensi menimbulkan dampak panjang
terhadap lingkungan dan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Pemerintah
Provinsi Jawa Barat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti
BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, memperkuat mitigasi serta
pencegahan karhutla.
“Mitigasi harus dilakukan secara
serius dan berkelanjutan. Jangan menunggu api membesar baru bergerak,” ujarnya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan,
Zulkifly mendorong edukasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan
perkebunan, kehutanan, maupun pegunungan. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi
salah satu kunci untuk mencegah kebakaran yang dipicu aktivitas manusia.
Menurutnya, dampak karhutla tidak
hanya berupa kerusakan kawasan hutan dan hilangnya vegetasi, tetapi juga dapat
mengganggu kesehatan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Dampak kebakaran lahan dan hutan
sangat luar biasa, baik terhadap kerusakan lingkungan, kesehatan maupun
kehidupan masyarakat. Karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas bersama,”
pungkasnya. (*/Red)