DPRD Jabar Dukung Pengambilalihan Lahan Perkebunan Terlantar, Tak Cukup Hanya Gunung Wayang

Klik

Wakil Ketua DPRD jabar Ono Surono : DPRD Jabar dukung pengambil alihan lahan terlantar

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih lahan perkebunan yang tidak lagi dikelola sesuai peruntukannya mendapat dukungan dari DPRD Jabar. Langkah tersebut dinilai perlu diperluas, tidak berhenti pada kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung.

DPRD Jabar menilai persoalan lahan perkebunan yang telah lama beralih fungsi menjadi lahan pertanian sayuran bukan hanya terjadi di satu wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan, lahan PTPN yang telah diokupasi masyarakat dan berubah dari perkebunan teh menjadi tanaman sayuran mencapai sekitar 12.000 hektare.

“Jadi saya mendukung upaya yang dilakukan Pak Gubernur Jawa Barat untuk mengambil alih lahan-lahan Perhutani maupun PTPN yang tidak ditanami dengan jenis tanaman sesuai peruntukannya,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono saat ditemui di Gedung DPRD jabar, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, program penataan lahan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni pemanfaatan aset negara yang tidak optimal dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan kehutanan.

Dalam skema yang didorong Pemprov Jabar, masyarakat setempat tetap dilibatkan sebagai petani pengelola. Selain memperoleh hasil dari aktivitas pertanian, mereka juga direncanakan mendapatkan penghasilan bulanan sekitar Rp2,5 juta.

“Kalau ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk gubernur untuk mengambil alih, lalu melibatkan rakyat setempat sebagai petani yang menanam, dan hasilnya juga untuk rakyat tersebut selain gaji yang dibayarkan per bulan Rp2,5 juta, menurut saya bisa,” kata Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar ini.

Ia menyebut penataan serupa berpotensi diterapkan di sejumlah daerah lain yang memiliki persoalan serupa, antara lain Subang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Bogor.

Menurutnya, kawasan yang berbatasan langsung dengan perkebunan dan kawasan hutan selama ini juga menjadi salah satu kantong kemiskinan di Jawa Barat. Karena itu, pengelolaan lahan dinilai perlu dikaitkan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Karena kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat itu adalah wilayah-wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan,” ujarnya.

Gunung Wayang Jadi Pilot Project

Gunung Wayang menjadi salah satu prioritas karena kawasan tersebut berkaitan langsung dengan hulu Sungai Citarum, khususnya kawasan Situ Cisanti yang dikenal sebagai titik nol aliran Citarum.

Program penataan sekitar 1.000 hektare lahan di Gunung Wayang diharapkan menjadi proyek percontohan sebelum konsep serupa diterapkan di wilayah lain.

“Gunung Wayang menjadi prioritas karena Cisanti itu titik nolnya Citarum. Dengan program Citarum Harum, jadikan pilot dulu, 1.000 hektare,” katanya.

Ia menilai persoalan lingkungan menjadi alasan penting mengapa pengambilalihan dan penataan lahan perlu dilakukan. Perubahan kawasan perkebunan teh menjadi lahan sayuran, menurutnya, berpotensi menimbulkan dampak ekologis apabila tidak dikelola dengan prinsip konservasi.

Di sisi lain, ia mempertanyakan kemampuan sejumlah BUMN pengelola perkebunan dan kehutanan dalam mengoptimalkan aset sekaligus mengendalikan okupasi lahan.

“PTPN pun sudah tidak mampu untuk mengambil kembali lahan-lahan yang telah diokupasi itu,” ujarnya.

Anggaran 2027 Masih Dibahas

Terkait kebutuhan anggaran, DPRD Jabar memastikan dukungan terhadap program tersebut terbuka. Namun, besaran anggaran masih harus menunggu pengajuan resmi dari pemerintah daerah dan pembahasan APBD 2027.

Ia menyebut sebelumnya terdapat sekitar Rp120 miliar yang dikucurkan untuk kebutuhan pengambilalihan lahan. Namun, apakah anggaran tersebut akan kembali dialokasikan dengan nilai yang sama atau lebih besar, masih harus dibahas bersama.

“Belum dibahas dan kemungkinan untuk 2027. Kita baru akan membahas APBD 2027 nanti bulan Oktober,” katanya.

Menurutnya, DPRD pada prinsipnya siap mendukung kebutuhan anggaran untuk penataan lahan tersebut. Meski demikian, alokasi anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan mendasar lainnya, terutama sektor pendidikan dan pelayanan publik.

“Secara anggaran pasti akan kami dukung. Besarnya berapa, tinggal nanti mereka mengajukannya seperti apa,” ujarnya.

Dengan demikian, penataan Gunung Wayang diharapkan tidak berhenti sebagai proyek satu kawasan. Jika model pengelolaan lahan yang melibatkan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi lingkungan dapat berjalan, konsep tersebut berpeluang diperluas ke berbagai wilayah perkebunan dan kehutanan di Jawa Barat. (sein).