Komisi III DPRD Jabar Soroti PKB, LDR BJB hingga BUMD yang Belum Optimal

Klik

Komisi III DPRD Jabar melakukan evaluasi kinerja BUMD dan target pendapatan daerah untuk APBD


 

CIREBON, FAKTABANDUNGRAYA — Komisi III DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah pekerjaan rumah dalam evaluasi kinerja mitra kerja pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Mulai dari tingginya kendaraan yang belum daftar ulang, rasio kredit Bank BJB yang perlu diperkuat, hingga kinerja sejumlah BUMD yang dinilai masih harus disehatkan.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan target pendapatan daerah pascapenetapan APBD Perubahan dapat direalisasikan. Peninjauan diawali di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).

“Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Jajang.

Menurutnya, tantangan terbesar berada pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tingginya angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan.

Jajang memperkirakan capaian PKB berada di kisaran 90 persen. Karena itu, P3D di seluruh Jawa Barat diminta terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

LDR BJB Jadi Catatan

Evaluasi berlanjut terhadap kinerja Bank BJB melalui Kantor Wilayah III di Kabupaten Cirebon. Komisi III mencatat adanya pertumbuhan kinerja, namun memberikan perhatian terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR).

Jajang menilai penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih perlu diperkuat dibandingkan dengan penyaluran kredit.

“Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya,” katanya.

Menurut Jajang, BJB memiliki modal strategis karena mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Dukungan tersebut dinilai perlu diterjemahkan menjadi kemampuan bersaing yang lebih kuat dengan perbankan nasional.

Investasi Harus Serap Tenaga Kerja

Ketua Komisi III DPRD Jabar H. Jajang Rohana

Komisi III juga meminta sektor investasi tidak hanya mengejar nilai penanaman modal, tetapi memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

Investasi yang masuk Jawa Barat diharapkan memiliki karakter padat karya, sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

“Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya,” ujar Jajang.

Sementara untuk BUMD, Komisi III mendorong langkah penyehatan terhadap perusahaan daerah yang kinerjanya belum maksimal. Aset dan badan usaha milik Pemprov Jabar dinilai harus dikelola secara lebih produktif agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi III memastikan berbagai sumber daya dan mitra strategis Pemprov Jabar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan penerimaan, investasi, lapangan kerja dan kontribusi ekonomi bagi daerah.