Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Perkuat Sinergi, Cibiru Jadi Perhatian

Klik

Sekda Jabar Herman dan Walkot Bandung M.Farhan : seinergitas penataan kawasan perbatasan

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan, khususnya di wilayah perbatasan. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai penting agar penataan wilayah berjalan terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Kota Bandung tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan perkotaan seorang diri. Sejumlah persoalan berada di kawasan perbatasan yang membutuhkan koordinasi pemerintah kota dan provinsi.

“Kota Bandung tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Butuh pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi penyelesaian, terutama di daerah perbatasan,” ujar Farhan, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, wilayah Cibiru menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian karena karakteristiknya sebagai wilayah perbatasan. Dalam beberapa hari terakhir, Farhan intens melakukan pemantauan dan komunikasi terkait kondisi di kawasan tersebut.

Pertemuan dengan Pemprov Jabar juga menjadi ruang membahas strategi penyelesaian persoalan melalui pendekatan persuasif dan komunikatif. Farhan menuturkan penataan dan penertiban harus mengedepankan pendekatan humanis dan menghindari cara represif.

“Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai semangat yang telah dicontohkan Pak Gubernur. Sementara untuk menghindari kata-kata represif, harus ada pemberdayaan,” katanya.

Ia menyebut sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUKM) perlu segera dilibatkan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun swasta. Pemberdayaan diharapkan menjadi bagian solusi sehingga penataan tidak hanya berorientasi penertiban, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat berkembang.

Farhan menegaskan hubungan Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar berjalan dalam semangat yang sama. “Tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan wali kota. Semuanya sejalan dan sinkron,” ujarnya.

Tantangan berikutnya, kata Farhan, memastikan komunikasi dan koordinasi tersebut dipahami masyarakat luas. Karena itu, komunikasi kedua pemerintah perlu dilakukan rutin, termasuk pada tataran operasional. “Sinkronisasi ini berjalan secara rutin dan berjalan untuk berbagai macam isu,” katanya. (ziz/red)