![]() |
| Kemnaker RI rapat dengan Komisi IX DPR RI bahas persetujuan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. |
Persetujuan itu disampaikan dalam
rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan,
Jakarta, Senin (5/10/2026). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan
pemerintah dapat menerima hasil pembahasan RUU yang telah dilakukan secara
intensif melalui Panitia Kerja (Panja).
Menurut Yassierli, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Regulasi ini juga menyelaraskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam sejumlah peraturan.

Menaker RI dan Komisi IX DPR RI menandatangani persetujuan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
“RUU ini memiliki arti penting
dalam memberikan pelindungan dan kepastian hukum,” ujar Yassierli.
Ia menegaskan, substansi RUU
mencakup perlindungan bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta
pemagangan hingga pengusaha. Prinsip keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi,
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta keseimbangan hak dan kewajiban para
pihak turut diperkuat.
Selain itu, pemerintah menilai
sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan perlu diperkuat agar
lebih efektif dan memberikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan keberlangsungan
dunia usaha.
Dalam rapat tersebut, Panja
menyampaikan laporan hasil pembahasan yang dilanjutkan dengan pendapat akhir
mini dari masing-masing fraksi serta pendapat akhir pemerintah. Naskah RUU
kemudian ditandatangani sebagai bagian dari proses menuju Pembicaraan Tingkat
II.
“Pemerintah menyatakan dapat
menerima RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar RUU
tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II,” kata Yassierli.
Keputusan selanjutnya berada di
Rapat Paripurna DPR RI untuk menentukan pengesahan RUU tersebut menjadi
undang-undang. (*/red).
.jpeg)