Sumedang Jadi Sorotan di BDSF 2026, e-Voting Pilkades 92 Desa Perkuat Digitalisasi

Klik

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir

SUMEDANG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Kabupaten Sumedang mencatat langkah penting dalam transformasi digital pemerintahan melalui penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 92 desa, Rabu (28/10/2026).

Pelaksanaan yang melibatkan sekitar 270 ribu pemilih di 423 tempat pemungutan suara (TPS) tersebut menjadi terobosan dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa. Penggunaan teknologi elektronik diharapkan mampu menghadirkan proses pemilihan yang lebih efektif sekaligus mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan, penerapan e-voting merupakan tindak lanjut dari gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebelumnya, sistem tersebut telah diuji coba secara terbatas di sejumlah daerah, di antaranya Indramayu dan Garut.

Ketika mendapat tawaran untuk menerapkannya secara lebih luas, Pemkab Sumedang langsung menyatakan kesiapan.

“Ketika dihubungi dari provinsi, kami langsung menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikannya,” ujar Fajar dalam keterangannya pada Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, pelaksanaan e-voting di 92 desa berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Koordinasi lintas pihak, kesiapan petugas, serta pendampingan kepada masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan.

Fajar mengakui, penerapan teknologi baru masih menghadapi tantangan, terutama bagi pemilih lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik. Karena itu, bimbingan dan pendampingan di lapangan diperlukan agar seluruh warga dapat menggunakan hak pilih tanpa hambatan.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan, transformasi digital harus memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa. Ia mendorong pengambilan kebijakan pemerintahan berbasis data yang akurat dan terintegrasi, bukan sekadar perkiraan.

“Keputusan tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi dari tingkat bawah,” kata Dony.

Keberhasilan Pilkades e-voting tersebut mendapat apresiasi dalam BDSF 2026 yang diinisiasi PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB).

Dalam forum tersebut, Fajar juga menekankan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi perlindungan data pribadi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Menurutnya, keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran seluruh pengguna teknologi.

Ia juga menilai media massa memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, terutama di tengah maraknya informasi yang belum terverifikasi dan potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).

Pengalaman Sumedang menerapkan e-voting di 92 desa menjadi bukti bahwa digitalisasi demokrasi dapat dimulai dari pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Namun, keberlanjutannya tetap membutuhkan infrastruktur yang andal, sumber daya manusia yang siap, serta masyarakat yang cakap dan aman dalam menggunakan teknologi.