Cegah Penularan HIV/AIDS, Pemkot Bandung Bangun Platform Edukasi Lintas Kampus

Klik

Wali Kota Bandung M.Farhan

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Tingginya mobilitas mahasiswa perantau yang mendominasi hunian kos di Kota Bandung memantik perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Pemkot kini menggandeng perguruan tinggi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membangun platform komunikasi serta informasi guna membentengi mahasiswa dari perilaku berisiko penularan HIV/AIDS.

Langkah strategis ini mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) di Perguruan Tinggi di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Wali Kota Bandung sekaligus Ketua KPA Kota Bandung, Muhammad Farhan menyoroti komposisi mahasiswa di kota pendidikan ini. Merujuk data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti), sekitar 62 persen mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Bandung merupakan pendatang dari luar daerah yang umumnya tinggal di tempat kos.

"Di Bandung diperkirakan ada 90.000 hingga 100.000 tempat kos. Mustahil mengawasi semuanya satu per satu secara langsung. Maka, jalan paling efektif adalah memperkuat edukasi gaya hidup sehat lewat platform informasi bersama kampus dan BNN," tegas Farhan.

Selain edukasi, Farhan mendorong keberanian mahasiswa untuk melakukan deteksi dini. Ia memastikan tes atau skrining HIV bersifat sukarela dengan kerahasiaan identitas yang terjamin penuh.

Pertemuan Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) di Perguruan Tinggi 

"Jangan takut skrining. Saya pribadi rutin melakukannya tiga bulan sekali setiap kali donor darah," ujarnya memberi teladan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi mengungkapkan, secara kumulatif tercatat 10.777 kasus HIV/AIDS dalam layanan pengobatan di Kota Bandung. Angka tersebut merupakan buah dari masifnya upaya penjangkauan di lapangan.

"Kami terus mencairkan fenomena gunung es. Kasus yang tersembunyi tidak akan pernah terdeteksi dan tertangani kalau masyarakat tidak didorong untuk skrining," jelas Maya.

Saat ini, Pemkot Bandung telah menyiagakan layanan skrining di 80 puskesmas serta layanan pengobatan di 36 fasilitas kesehatan yang didukung subsidi obat antiretroviral (ARV). Melalui deteksi dini dan terapi yang tepat, jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan sehingga Orang dengan HIV (ODHIV) tetap mampu hidup sehat dan produktif. (rob/red).