Tekan Pengangguran dan Calo Tenaga Kerja di Bandung, Farhan Sambut Positif Program Poliran

Klik

Wali kota Bandung Farhan : Program Ploran dapat menekan pengangguran dan calo Naker

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Upaya menekan angka pengangguran sekaligus menjaga kondusivitas wilayah mendapat angin segar melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut antusias inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memfasilitasi akses pelatihan hingga penyaluran kerja bagi masyarakat tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menilai, kehadiran Poliran menjadi jembatan strategis bagi ribuan pencari kerja di Kota Kembang dan Jawa Barat. Menurutnya, stabilitas ekonomi warga berbanding lurus dengan tingkat keamanan kota.

"Alhamdulillah, Poliran membuka peluang bagi ribuan tenaga kerja, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat. Dengan terbukanya lapangan kerja, angka pengangguran bisa ditekan dan potensi kerawanan kriminalitas akibat faktor ekonomi pun ikut berkurang," ujar Farhan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, Poliran hadir bukan untuk mengambil alih peran kementerian atau pemda, melainkan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026 yang mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berada di angka 4,75 persen (7,38 juta orang), sementara Jawa Barat masih di level 6,67 persen.

Para pencari kerja di Kota Bandung

Lebih jauh, Kapolri memastikan ekosistem rekrutmen dalam Poliran akan bersih dari praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang kerap mencekik pencari kerja.

"Kita akan berperang melawan para calo yang melakukan pungutan liar. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas. Jika masyarakat menemukan praktik percaloan, segera laporkan lewat layanan kepolisian 110," tegas Suyudi.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli mengapresiasi sinergi ini. Meski tren TPT nasional terus melandai—dari 4,91 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen di Agustus 2026—percepatan penyerapan tenaga kerja tetap menuntut kesiapan kompetensi pelamar.

Yassierli mengingatkan para lulusan SMK dan perguruan tinggi agar membekali diri dengan sertifikat keahlian melalui balai pelatihan kerja. Di sisi lain, ia mendesak pihak perusahaan menjalankan rekrutmen secara objektif.

"Industri berubah cepat dan butuh SDM terampil. Bagi perusahaan, jika pelamar sudah memenuhi kriteria, terima mereka tanpa diskriminasi. Fokus saja pada skill yang dibutuhkan pekerjaan," pungkas Yassierli. (kyy/red).