Saat ini, wilayah Bandung Raya menghasilkan sampah sekitar 4000 ton perhari, Kota Bandung menyumbang sampah sebanyak sekitar 1500 ton perhari. Kondisi ini harus segera ditangani, pemerintah saat ini telah memiliki TPAS Sarimukti dan akan ditambah lagi TPAS Legok Nangka, namun itu semua tidak akan berjalan optimal bila tidak dibarengi langkah komperhensif lainnya dimulai saat ini.
Hal ini dikatakan Silvariyadi Rahman selaku Akademisi Kebijakan Publik usai menghadiri dialog Revolusi Pengelolaan Sampah Bandung Raya di Jl. Van Deventer Bandung (14/3/2018).
Menurut pria yang akrab dipanggil Irvan ini, untuk melakukan revolusi dalam pengelolaan sampah dibutuhkan manajerial yang tepat, mulai dari sumber sampah, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sampah dengan daur ulang, serta menciptakan teknologi yang tepat guna," jelas Ivan.
"Tapi itu semua membutuhkan waktu, sementara sampah setiap hari terbuang. Untuk itu revolusi pengelolaan sampah dimulai dari sumber sampah itu sendiri," ujar Ivan.
Bagi Ivan, disinilah peran penting seorang pemimpin atau kepala daerah dalam menerapkan kebijakan publik agar penanganan sampah bisa ditekan dari sumbernya, baik sampah rumah tangga dan sampah industri. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan bahwa sampah memiliki potensi ekonomi dan mengelola sampah merupakan investasi yang baik. "Pemerintah harus bisa merubah paradigma dan memastikan jika sampah bisa bernilai ekonomi, sehingga orang tertarik untuk investasi di sampah," pungkasnya. (Suryadi)
Menurut pria yang akrab dipanggil Irvan ini, untuk melakukan revolusi dalam pengelolaan sampah dibutuhkan manajerial yang tepat, mulai dari sumber sampah, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sampah dengan daur ulang, serta menciptakan teknologi yang tepat guna," jelas Ivan.
"Tapi itu semua membutuhkan waktu, sementara sampah setiap hari terbuang. Untuk itu revolusi pengelolaan sampah dimulai dari sumber sampah itu sendiri," ujar Ivan.
Bagi Ivan, disinilah peran penting seorang pemimpin atau kepala daerah dalam menerapkan kebijakan publik agar penanganan sampah bisa ditekan dari sumbernya, baik sampah rumah tangga dan sampah industri. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan bahwa sampah memiliki potensi ekonomi dan mengelola sampah merupakan investasi yang baik. "Pemerintah harus bisa merubah paradigma dan memastikan jika sampah bisa bernilai ekonomi, sehingga orang tertarik untuk investasi di sampah," pungkasnya. (Suryadi)
