Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Kondisi Perekonomian Jawa Barat Terjadi Ketimpangan

Senin, 13 Maret 2017 | 18:50 WIB Last Updated 2017-03-13T11:51:19Z
Ketimpangan sosial bidang ekonomi ( foto:ist)
BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,- Kepala perwakilan Bank Indonesia wilayah Provinsi Jawa Barat, Juda Agung beserta jajaran  melakukan kunjungan ke DPRD Jawa Barat dalam rangka mensinergikan tugas pokok dan program kerja kegiatan masing-masing. Guna mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan.
Juda agung mengatakan, kondisi perekonomian di Jawa Barat masih timpang, di mana angka kemiskinan di Jabar masih cukup tinggi namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan.
Melalui perttemuan semacam ini, diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja dan kemitraan BI dan DPRD Jabar sebagai legislatif.  Untuk itu, perlu adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif sehingga output dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berujung pada kesejahteraan masyarakat, kata Juda Agung kepada wartawan , usai bertemu dengan pimpinan DPRD Jabar, Senin (13/03). Yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari didampingi Wakil para wakil Ketua.
Juda mengatakan,  BI Jabar selaku bank,  senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai stakeholder. Utamanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat. Sementara itu, DPRD Jabar, yang merupakan representasi masyarakat, bertugas dalam pembuatan berbagai macam regulasi serta melakukan pengawasan.
“Sinergi hubungan kerja yang saling keterkaitan ini harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Juga harus terus ditingkatkan, karena hakekat pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Juda mengatakan, kita semua tentunya tidak ingin ketimpangan  ini terus terjadi, untuk itu,  BI Jabar memiliki prioritas dalam mengendalikan inflasi di Jawa Barat melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Serta berusaha untuk terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Masalah ketimpangan ini, tidak boleh dibiarkan,  karena tantangan ekonomi ke depan dipredikasi semakin besar seperti kebijakan pemerintah soal kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak. Bahkan ancaman paling nyata yakni kemungkinan akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut kami akan mendorong ekonomi inklusif yaitu  mengembangkan ekonomi berbasis syariah, wirausaha serta Usaha Mikro Kecil Menengah, dan pengembangan usaha non pertanian yang sangat banyak diminati.

“Seberat apapun tantangan ekonomi, bila pondasi perekonomian bangsa ini kuat maka keterpurukan perekonomian tidak akan terjadi,” tandasnya. (sein). 
×
Berita Terbaru Update