 |
| Wakil Ketua DPRD Jabar H.M.Q.Iswara juga Ketua Umum PPM Jabar |
Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami
penurunan Dana TKD sebesar Rp2,458 triliun, sehingga total APBD Jabar tahun
2026 turun dari semula Rp31 triliun menjadi Rp28 triliun. Kondisi ini membuat
seluruh program dan anggaran yang telah disusun sebelumnya harus direvisi.
Wakil Ketua DPRD Jabar, H. M. Q.
Iswara, mengungkapkan bahwa DPRD dan Pemprov Jabar melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah melakukan revisi menyeluruh terhadap
rancangan APBD 2026.
“Anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya tidak lagi valid karena adanya penurunan Dana TKD. Maka, DPRD bersama TAPD dan seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran, termasuk di Setda dan Setwan Jabar,” .
Demikian dikatakan Iswara dalam acara Dialog Wakil Rakyat yang diikuti pengurus PPM Jabar dan Kab/kota di Jabar beserta undangan lainnya, di rooftop
Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27 Bandung, Senin (27/10/2025).
Menurut Iswara, efisiensi dilakukan di
hampir semua lini. Di lingkungan DPRD Jabar misalnya, seluruh kunjungan kerja
ke luar provinsi seperti ke Bali, Yogyakarta, maupun daerah lain dihapuskan,
termasuk kunjungan ke luar negeri. “Belanja makan-minum rapat juga dikurangi,
belanja alat tulis kantor (ATK) dipangkas, dan pembahasan Raperda kini tidak
lagi menggunakan kertas, melainkan berkas digital dalam bentuk PDF,” jelasnya.
Kendati demikian, tunjangan komunikasi
intensif bagi anggota dewan tetap dipertahankan, meski turut mengalami
penyesuaian karena efisiensi.
Iswara menegaskan bahwa seluruh
program dan anggaran yang direvisi akan disusun berdasarkan skala prioritas,
terutama program yang selaras dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo
Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, Sekolah Rakyat,
dan Koperasi Merah Putih.
“Fokus kami adalah memastikan anggaran
daerah mendukung program strategis nasional. Karena itu, jangan heran jika
seluruh APBD kabupaten/kota di Jawa Barat juga akan mengalami penurunan pada
2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iswara menjelaskan bahwa
dampak penurunan TKD akan berbeda pada setiap daerah, tergantung besaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan PAD tinggi seperti Kota Bandung,
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi relatif tidak terlalu
terdampak. Namun, daerah dengan PAD rendah seperti Garut, Kuningan, Majalengka,
Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya akan mengalami tekanan anggaran yang
signifikan.
 |
| Iswara bersama pengurus PPM Jabar dan Kab/kota se Jabar |
Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, PAD
mencapai Rp19,9 triliun dari total APBD Rp28 triliun, menjadikan posisi fiskal
Jabar tergolong kuat dibanding provinsi lain. “Ada provinsi yang PAD-nya hanya
Rp1 triliun tapi APBD-nya Rp12 triliun. PJadi, kita masih lebih baik,” kata
Iswara.
Ia juga menyebutkan, Dana Alokasi Umum
(DAU) Jabar turun dari Rp4,4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, dan Dana Bagi Hasil
(DBH) menurun tajam dari Rp2,3 triliun menjadi Rp830 miliar.
“Artinya, kondisi keuangan Jawa Barat
saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Maka, kita harus kreatif mencari
peluang di luar APBD,” tegasnya.
Iswara mendorong masyarakat dan pelaku
usaha untuk turut mengambil bagian dalam program pemerintah pusat, terutama
program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Misalnya, ikut menjadi penyedia bahan
pokok, atau mengelola SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi). Apalagi bagi yang
memiliki lahan, bisa menyiapkan produksi 2.000–3.000 porsi per hari,” tuturnya.
Ia berpesan agar seluruh pihak yang
terlibat tetap menjunjung integritas, kualitas, dan keamanan pangan, serta
tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat menurunkan mutu gizi makanan
bagi anak-anak penerima manfaat.
“Program MBG ini adalah amanah besar.
Jadi, jangan dikotori oleh kepentingan pribadi. Pastikan kandungan gizi dan
proteinnya tetap sesuai dengan standar pemerintah,” pungkas Iswara. (Sein/FBR)
.jpeg)