Kedatangan Pengurus DPD KNPI Jabar bersama Perwakilan OKP diterima oleh anggota Badan Kehormatan DPRD Jabar, H. Sahromi di ruang kerja BK DPRD Jln. Diponegoro 27 Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Saca meminta agar Badan kehormatan DPRD Jabar mencabut rekomendasi yang dibuat Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat H. Syamsul Bachri kepada Gubernur Jabar, sehingga menunda pencairan bantuan anggaran untuk kepemudaan itu yang dinilainya telah mencederai hak-hak pemuda Jawa barat.
Saca juga menegaskan, di Jawa Barat hanya ada satu DPD KNPI dengan SK Menkumham yang tidak berubah dari dulu. “SK itu dari dulu hingga kini tidak pernah berubah sesuai AD/ART dan pedoman organisasi KNPI.
Lebih lanjut, dikatakan meski ada SK Menkumham yang baru yang mengatasnamakan KNPI, namanya berbeda Perkumpulan DPP KNPI, kalau perkumpulan DPP KNPI itu hanya satu ada di DPP. Tidak boleh mengkrucut ke daerah-daerah kalaupun mau mengkrucut ke daerah-daerah berarti harus ada SK Menkumham yang baru yaitu perkumpulan DPD DPP KNPI. Ini SK Menkumham satu tetapi tidak mencapai ke distrik karena berbeda wilayah. DPP, DPD itu berbeda wilayah., tegas Saca dihadapai anggota BK DPRD Jabar.
Karena itu Saca menolak saran ketua komisi V untuk mengadakan musyawarah bersama dan musdalub untuk kepengurusan karena itu cacat hukum, tidak ada dasar hukumnya karena tidak ada masalah, dan kami yang memiliki legal standing dengan dukungan 104 OKP di jawa barat.
Secara tegas Saca kembali meminta BK DPRD Jabar untuk mencabut rekomendasi Komisi V DPRD Jabar dan meminta BK untuk mencairkan dana pembinaan kepemudaan yang diajukannya pada tahun 2016.
“Jangan khawatir dan riskan penggunaan anggaran, sejak awal selalu transparan,” ujarnya.
Permintaan Saca juga didukung perwakilan OKP lainnya yang mengharapkan dana pembinaan kepemudaan ini bisa terealisasi awal september untuk digunakan pada musyawarah daerah sebagai pertanggungjawaban atas kinerja masa jabatan periode kepengurusan Saca Suhendi.
Sementara H Sahromi menyatakan pihaknya akan melakukan rapat untuk mengambil keputusan terkait hal ini karena pimpinan BK sedang kunjungan kerja, dan meminta waktu 7 hari untuk memutuskan, tnadasnya. (BN.com/red).
.
