JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM,-- Wakil Ketua DPRD Jabar, H. Harris Bobihoe, mengatakan mencermati pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam rangkaian HUT RI ke-72, tentang masih terjadinya ketimpangan penyelenggaraan pembangunan saat ini terutama di sektor ekonomi dan social, harusnya menjadi perhatian dan disikapi bagi pemerintah daerah.
Menurut Harris Bobihoe, apa yang disampaikan Presiden RI Jokowi, harus disikapi Pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pembangunan.
Dari paparan Presiden RI dalam pidato kenegaraannya terungkap bahwa persoalan ketimpangan pembangunan masih menghantui penyelenggaraan pembangunan saat ini terutama di bidang ekonomi dan sosial. Maka harus menjadi perhatian, kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, kepada wartawan di DPRD Jabar usai sidang Paripurna mendengarkan Pidato Kenegara Presiden RI, Rabu (16/8).
Haris menilai dengan kondisi tersebut pemerintah daerah harus memaksimalkan kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya yaitu melalui optimalisasi penggalian potensi pajak.
Di Jabar langkah tersebut sudah diwujudkan dengan indikator keberhasilan naiknya pendapatan dari berbagai sumber pendapatan.
Dengan kondisi tersebut, ujar Harris Pemprov. Jabar dapat mengurangi ketergantungan dana pembangunan kepada Pemerintah Pusat baik DAU maupun DAK. (sein).
Menurut Harris Bobihoe, apa yang disampaikan Presiden RI Jokowi, harus disikapi Pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pembangunan.
Dari paparan Presiden RI dalam pidato kenegaraannya terungkap bahwa persoalan ketimpangan pembangunan masih menghantui penyelenggaraan pembangunan saat ini terutama di bidang ekonomi dan sosial. Maka harus menjadi perhatian, kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, kepada wartawan di DPRD Jabar usai sidang Paripurna mendengarkan Pidato Kenegara Presiden RI, Rabu (16/8).
Haris menilai dengan kondisi tersebut pemerintah daerah harus memaksimalkan kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya yaitu melalui optimalisasi penggalian potensi pajak.
Di Jabar langkah tersebut sudah diwujudkan dengan indikator keberhasilan naiknya pendapatan dari berbagai sumber pendapatan.
Dengan kondisi tersebut, ujar Harris Pemprov. Jabar dapat mengurangi ketergantungan dana pembangunan kepada Pemerintah Pusat baik DAU maupun DAK. (sein).
