BANDUNG, (FBR.Com), --- Sebanyak 100 anggota DPRD Jawa Barat sejak 6 sampai 13 Februari 2018 melakukan kegiatan reses ke I tahun sidang 2018. Menurut Daddy Rohanady, kegiatan reses kewajiban seluruh anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat , meyampikan progam kedewanan dan memantau sejauh mana realisasi pembangunan di daerah pemilihan masing-masing yang didanai oleh APBD Jabar.
Menurut anggota FPGerindra, Daddy Rohanady, dalam kegiatan reses ke I/2018 ini, aspirasi dan keluhan masyarakat khususnya di Kab/kota Cirebon dan Kab Indramayu yang merupakan daerah pemilihan saya, pada intinya hampir setiap kegiatan reses, rata-rata aspirasi masyarakat dan konsituen menyampaikan soal, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan masalah social (Rutilahu).
Sewaktu melakukan kegiatan reses di Desa Walahar Kec. Gempol dan di Desa Ciawigajah Kac Cbeber Kab Cirebon, ditengah masyarakat terlebih dahulu saya sampaikan program kerja ke-dewan-an dan soal bantuan pembangunan yang didanai oleh APBD Jabar, ujar Daddy Rohanady saat ditemui disela Milad ke 10 Partai Gerindra di kantor DPD Partai Gerindra Jabar, Jum’at (9/2/18).
Dikatakan, berhubung saya duduk di Komisi IV makanya saya lebih banyak menyampaikan soal infrastruktur, walaupun ada juga aspirasi warga soal pendidikan, kesehatan dan social (Rutilahu)
Di Desa Walahar Kec. Gempol Kab. Cirebon yang kondisi jalannya cukup rusak, sehingga warga menyampaikan aspirasi meminta bantuan agar jalan mereka dapat dibangun, karena tidak mungkin diambil dari dana desa dan dana Kabupaten karena dana kurang. Untuk itu, minta tolong bantuan dari provinsi.
Atas aspirasi warga tersebut, saya menyampaikan kalao hanya ngobrol dalam reses saja tidak cukup dan tidak akan bisa dibantu karena harus menempuh jalur prosedur, untuk itu, harus dibuatkan d proposal yang disahkan dalam Musrencam , sampaikan kedinas terkait dan dimasukan secara online ke rencanakan kerja Kabupaten. Nanti, Bupati yang menyampaikan surat permohonan ke Gubernur ditembuskan ke DPRD Jabar, baru nanti kita dapat anggarkan dalam bentuk bantuan keuangan daerah. Tanpa itu, saya bilang tidak mungkin dapat bantuan.
Namun, sewaktu reses di Desa Ciawigajah Kac. Cbeber Kab. Cirebon, selain saoal jalandesa yang rusak, warga juga minta dibuatkan embung . Warga Ciawigajah beralasan karena air dari Gunung Linggarjati sebagian besar dipergunakan untuk kebutuhan PDAM.
Soal bantuan pembuatan Embung tentunya kita sampaikan Dinas SDA Jabar, tetapi tetap warga harus membuat proposal disampaikan ke Dinas PSDA Kab. Cirebon, nanti Bupati-lah yang mengajukan permohonan ke Gubernur dan ditembuskan ke DPRD Jabar, ujarnya.
Sedangkan terkait Program Rutilahu ( rumah tidak layak huni) yang diluncurkan oleh Provinsi Jabar bukan hanya mempersulit persyaratan, namun sesungguhnya ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, Yes. Artinya warga miskin yang akan mendapat bantuan Rutilahu harus didata identitas warga yang bersangkutan (KTP dan KK) dan kondisi rumahnya difoto, jangan sampai rumah masih layak dapat bantuan sedangkan yang sudah sangat tidak layak malah tidak dapat. Hal ini, tentu tidak betul juga alias salah sasaran. Tapi alngkah eloknya kalau data dan foto sebelum diajukan harus diketahui oleh aparat Desa dan kecamatan, ujarnya.
Daddy juga mengungkapkan, dalam kegiatan reses ada warga yang mendapatkan program rutilahu dari Kabupaten sebesar Rp.12 juta tapi nyatanya warga ybs hanya menerima sebesar Rp.7 juta, inikan tidak lucu. Padahal jelas-jelas program Rutilahu itu untuk masyarakat tidak mampu, kok malah dipotong. Sedangkan Rutilahu dari provinsi dianggarkan sebesar Rp.15 juta, tapi belum ada temuan pemotongan dan semoga tidak terjadi, tandasnya. (sein).
