Menurut anggota Komisi IV DPRD Jabar Dr. Herlas Juniar, SE.,MT, DPRD Jabar sangat mendorong pemerintah provinsi untuk mengupayakan percepatan pelaksanaan pemerataan pengaliran listrik di pedesaan Jawa Barat. Namuan, saya kurang sependapat atas claim dari Dinas ESDM yang mengatakan program Jabar Caang sudah mencapai 98%. Karena, berdasarkan pemantauan dilapangan ternyata keterbatasan akses dan belum tersinkronisasinya data dari daerah serta masyarakat yang belum teraliri listrik, sehingga program Jabar Caang masih belum optimal.
Masih ada ribuan rumah warga yang belum dapat akses jaringan listrik, terutama di daerah terpencil, khususnya di wilayah Jabar Bagian Selatan seperti Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, kata Herlas kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD Jabar, kemarin.
Dikatakan Politisi Partai Demokrat ini, Daerah-daerah Jabar bagian Selatan merupakan daerah paling banyak yang belum mendapatkan akses listrik. Hal ini terjadi karena akses jalan yang jauh, keduanya narik listrik dari sumber pembangkit listriknya yang juga juga tidak ada di situ, karena rata-rata PLN juga tidak ada di situ,” ujarnya.
Herlas juga mengatakan, selain permasalahan infrastruktur yang menjadi penghambat program tersebut sehingga belum mampu berjalan optimal, karena akses informasi soal data wilayah serta masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik juga dinilai sebagai kendala bagi program ‘Jabar Caang’. Untuk itu, permasalahan terkait sinkronisasi data wilayah serta penerima aliran listrik sempat mendapat kritisi dari Komisi IV DPRD Jabar.
”Data yang kita punya dengan data yang dari masyarakat dan di verifikasi dengan PLN ini belum ada kecocokan data yang pas,” pungkasnya. (sein).
