PANGANDARAN, (FBR.Com), -- Presiden Jokowi didampingi Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meresmikan Proyek keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA offshore) pertama di Indonesia, di Kabupaten Pangandaran-Jabar, Selasa (24/4/2018).
KJA offshore tersebut, memiliki 8 lubang dengan masing-masing lubang akan diisi sekitar 120 ribu ekor benih ikan kakap putih.
"Hari ini kita meresmikan Keramba Jaring Apung, yang offshore, yang lepas pantai. Ini kita harapkan menjadi sebuah lompatan kemajuan, sebuah terobosan, ini pertama di Indonesia," kata Jokowi, di Kawasan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Cikidang Pangandaran.
Adapun proyek KJA offshore ini dibiayai dari APBN 2017 sebesar Rp42 miliar per daerah. Dimana selain di Pangandaran, proyek serupa direalisasikan di Sabang, dan Karimun Jawa. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli teknologi keramba dan fasilitasnya dari Norwegia.
Terkait operasional, Jokowi menyebut bahwa KJA offshore ini, akan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) nelayan yang memasok pakan tambahan. Kemudian total jumlah orang yang terlibat langsung dalam KJA Offshore ini antara 215-250 orang, dan yang tidak langsung terlibat kurang lebih 220 orang.
"Lihat hasilnya nanti, penerbaran benih bisa lebih banyak yaitu sekitar 1,2 juta, hasil produksinya bisa lebih tinggi yaitu 816 ton pertaun, dengan delapan lobang/keramba," kata Jokowi.
"Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa, yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun per unit. Berlipat berapa coba?" sambungnya.
Jokowi berharap, KJA Offshore menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budi daya perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, ia pun ingin semakin banyak pihak yang terlibat dalam KJA offshore ini.
Terkait pemasaran hasil budi daya ikan nantinya, bisa eksport, kata Jokowi, bisa ke Timur Tengah, Australia, Jepang. Ekspor ikan masih ada dalam posisi yang baik.
"Negara-negara lain sudah kehabisan ikan. Tapi kita masih ada peluang untuk meningkatkan produksinya lagi. Kita harus ingat, bahwa 2/3 negara kita adalah air, 70% negara kita adalah air, ini kita harus ingat," kata Jokowi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuturkan, bahwa hadirnya KJA offshore ini, merupakan wujud dari cita-cita Presiden, yang ingin Indonesia maju kedepan dalam budi daya aquaculture.
"Di Pangandaran ini, saya selain aquaculture ini juga mengembangkan Politeknik untuk pendidikan, research, dan juga membesarkan KJA, juga terkait urusan pakan," kata Susi.
Susi menyebut, akan mengelola KJA nanti adalah KUD Minasari, Minapadi, dan Minarasa, dari Parigi, Batu Karas, dan Pangandaran.
Nelayan akan mendapatkan hasil dari Sisa Hasil usaha (SHU) dari kelola usaha KJA yang dilakukan kerjasama dengan BUMN, Perindo, dan Perinus.
"Jadi bersama-sama masyarakat hasilnya untuk dijual disini (dalam negeri), ataupun untuk ekspor," ungkap Susi.
Susi juga menjelaskan bahwa dipilihnya ikan kakap putih sebagai bibit yang dikembangkan, adalah untuk mengembalikan jenis ikan tersebut yang sudah hampir jarang, padahal sebelumnya kakap putih merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari di Pangandaran.
Selain itu, kakap putih juga dinilai bisa diolah menjadi berbagai produk ketimbang jenis ikan budidaya lainnya. Pasar kakap putih pun dilihat lebih luas. Permintaan kakap putih lebih banyak dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Australia.
Tak lupa, Susi memohon kepada para nelayan, supaya sadar menjaga lingkungan laut Pangandaran.
"Mudah-mudahan cita-cita Presiden menjadikan poros maritim tercapai, selain penangkapan, juga ada KJA Offshore, teknologi ini luar biasa," katanya.
Menurut Susi, perlu satu kekuatan besar baik dari koperasi, kemudian BUMN untuk sinergi. Sebab ini pekerjaan besar. Kalau KJA Offshore dua tahun berhasil, akan ditambah keberadaannya di beberapa tempat lagi.
"Potensinya amat sangat luas, panjang pantai 842,66 km, dan luas laut lebih dari 18.000 km2, serta secara administratif terdiri dari 11 Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki hak pengelolaaan atas sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah teritorial 12 mil laut," kata Gubernur Ahmad Heryawan.
Jawa Barat, kata Aher, termasuk kedalam dua wilayah pengelolaan perikanan, ada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) 573 di Samudera Indonesia, dan WPP 712 di laut Jawa wilayah utara.
"Untuk produksi perikanan sendiri, pada tahun 2017 tercatat sebesar lebih dari 1,4 juta ton ikan, produksi perikanan budi daya, dan perikanan tangkap sebesar 265 ribu ton," kata Aher.
Sementara kontribusi perikanan tangkap di Indonesia, Jawa Barat mampu memberikan kontribusi 0,07%.
Kepada masyarakat, Aher berharap keberadaan KJA lepas pantai dapat diterima dengan penuh rasa syukur, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Aher inginkan, KJA dapat memberi hasil yang optimal bagi kelestarian sumber daya ikan, dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Tandasnya. (hms/red)
