Klik
Jabar, faktabandungraya.com,-- Beberapa waktu lalu DPRD bersama Pemerintah provinsi Jawa Barat telah sepakat dan menanda tangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara ( KUA PPAS) APBD Perubahan Jawa Barat Tahun 2018. Selanjutnya, KUA PPAS APBD Perubahan tersebut dibahas ditingkat Komisi bersama mitra kerja masing-masing (OPD).
Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Pepep Hidayat ( FPPP) mengatakan, beberapa hari ini seluruh Komisi I s/d Komisi V tengah membahas dan menyusun APBD Perubahan 2018 bersama mitra kerja (OPD) termasuk juga Komisi II yang membidangi perekonomian.
Dalam rapat kerja Komisi II dengan mitra, terungkap bahwa hampir seluruh mitra kerja tidaka ada yang mengusulkan program kerja bersifat fisik. Hal ini karena waktu pelaksaan dan penerapan APBD Perubahan hanya tersisah sekitar 3 bulan. Namun, kita berharap, APBD Perubahan Jabar 2018 dapat meningkatkan kwalitas Pelayanan Dasar Pembangunan.
Berhubung waktu yang tinggal 3 bulan lagi maka pihak mitra kerja tidak ada yang mengajukan program pembangunan fisik, tetapi melanjutkan pembangunan yang telah dianggarkan dianggaran murni (APBD Murni 2018), kata Sekretaris DPW PPP Jawa Barat ini kepada wartawan saat ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Jabar, Jum’at (21/9-18).
“Dengan mempertimbangkan waktu yang singkat ini, diantara kegiatannya diharapkan untuk membuat regulasi tepat yang bisa mempercepat pelayanan dasar pembangunan.” Ujarnya.
Saat ditanyai bagaimana mengenai janji kampanye pasangan Gubernur yang baru Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Pepep mengungkapkan, secara rinci akan nampak dalam RJPMD Provinsi Jabar tahun 2018-2023.
Pepep juga meminta RAPBD Perubahan tahun 2018, program pembangunan yang dirancang dapat mengakomodir janji politik Gubernur dan Wagub Jabar terpilih, tandasnya. (sein).
Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Pepep Hidayat ( FPPP) mengatakan, beberapa hari ini seluruh Komisi I s/d Komisi V tengah membahas dan menyusun APBD Perubahan 2018 bersama mitra kerja (OPD) termasuk juga Komisi II yang membidangi perekonomian.
Dalam rapat kerja Komisi II dengan mitra, terungkap bahwa hampir seluruh mitra kerja tidaka ada yang mengusulkan program kerja bersifat fisik. Hal ini karena waktu pelaksaan dan penerapan APBD Perubahan hanya tersisah sekitar 3 bulan. Namun, kita berharap, APBD Perubahan Jabar 2018 dapat meningkatkan kwalitas Pelayanan Dasar Pembangunan.
Berhubung waktu yang tinggal 3 bulan lagi maka pihak mitra kerja tidak ada yang mengajukan program pembangunan fisik, tetapi melanjutkan pembangunan yang telah dianggarkan dianggaran murni (APBD Murni 2018), kata Sekretaris DPW PPP Jawa Barat ini kepada wartawan saat ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Jabar, Jum’at (21/9-18).
“Dengan mempertimbangkan waktu yang singkat ini, diantara kegiatannya diharapkan untuk membuat regulasi tepat yang bisa mempercepat pelayanan dasar pembangunan.” Ujarnya.
Saat ditanyai bagaimana mengenai janji kampanye pasangan Gubernur yang baru Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Pepep mengungkapkan, secara rinci akan nampak dalam RJPMD Provinsi Jabar tahun 2018-2023.
Pepep juga meminta RAPBD Perubahan tahun 2018, program pembangunan yang dirancang dapat mengakomodir janji politik Gubernur dan Wagub Jabar terpilih, tandasnya. (sein).