| Anggota Pansus XI DPRD Jabar Drs.H. Daddy Rohanady di bendung Walahar Karawang (foto:istagramKDR) |
Anggota Panitia Khusus (Pansus) XI
DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Daddy Rohandy, membenarkan
bahwa pihaknya bersama Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat belum
lama ini melakukan kunjungan lapangan ke Bendung Walahar. Kunjungan tersebut
dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bendung sekaligus mengevaluasi
fungsinya dalam mendukung kebutuhan air pertanian di Karawang.
“Alhamdulillah, Bendung Walahar sampai
saat ini masih menjadi penyuplai utama kebutuhan air bagi lahan pertanian di
Karawang. Namun memang ada sejumlah hal yang perlu segera dibenahi, terutama
jaringan irigasi,” ujar Daddy Rohandy—yang akrab disapa Kang Daddy Rohandy
(KDR)—saat dihubungi, Sabtu (24/1/2026).
Menurut KDR, dari hasil peninjauan
lapangan ditemukan sejumlah jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, termasuk
kondisi pintu-pintu air yang sudah tidak optimal. Oleh karena itu, ia meminta
DSDA Jawa Barat untuk segera melakukan perbaikan agar distribusi air ke area
persawahan tetap berjalan maksimal.
“Saya sebagai anggota Pansus XI
sekaligus anggota Komisi IV DPRD Jabar meminta Dinas SDA Jabar agar segera
memperbaiki jaringan irigasi dan pintu air yang sudah mulai rusak. Ini penting
untuk menjaga produktivitas pertanian,” tegasnya.
KDR juga menyoroti terus berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Karawang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, luas lahan sawah di Karawang diperkirakan hanya tersisa sekitar 86 ribu hektare. Penyusutan tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan, industri, dan perkantoran komersial.
“Akibat alih fungsi lahan yang masif,
Karawang kini sudah tidak lagi menjadi lumbung pangan nasional utama. Posisi
tersebut saat ini bergeser ke Kabupaten Indramayu dengan luas sawah mencapai
sekitar 126 ribu hektare,” ungkapnya.KDR memperlihatkan Aliran air dari Bendung Walahar Kab.Karawang (foto:istagramKDR)
Meski demikian, KDR menegaskan bahwa
Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan masih berstatus sebagai lumbung pangan
nasional. Hal itu karena total luas lahan pertanian di Jawa Barat masih jauh
lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. (sein).
“Sebagai provinsi penyuplai pangan nasional terbesar, masyarakat Jawa Barat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Terlebih pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi pangan nasional,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, KDR
optimistis target Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan dapat segera
tercapai. (sein)