Sri Rahayu Serap Aspirasi Warga Purwasari, Dorong Penguatan UMKM dan Kesiapan E-Voting Pilkades 2026

Klik

Anggota DPRD Jabar, Sri Rahayu melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Darawolong Kec. Purwasari Kab. Karawang

KARAWANG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,--- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Darawolong, Kec.Purwasari,Kab Karrawang,  Sabtu (7/3/2026). 

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Sri Rahayu menegaskan bahwa pengawasan lapangan menjadi sarana penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama dalam pembangunan desa serta penguatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat juga menjadi cara efektif untuk menyerap aspirasi secara langsung. Ia menilai suara masyarakat desa sangat penting sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Pengawasan ini bukan sekadar menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Rahayu menyoroti pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Ia menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha kecil melalui berbagai kebijakan, seperti pelatihan keterampilan, kemudahan akses permodalan, dukungan anggaran, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

Hj.Sri Rahayu foto bersama usai melaksanakan fungsi Pengawasan Pemerintahan Daerah

“Jika sektor produktif desa dikelola secara optimal, desa-desa di Karawang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan,” katanya.

Selain isu ekonomi, Sri Rahayu juga menyoroti rencana penerapan sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Jawa Barat. Ia menilai digitalisasi pemungutan suara tersebut dapat meningkatkan transparansi serta mempercepat proses penghitungan suara.

Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, terutama jaringan internet yang stabil di wilayah pedesaan. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat juga harus dilakukan secara intensif agar pelaksanaan E-Voting berjalan lancar dan minim kendala.

Di akhir kegiatan, Sri Rahayu turut menyoroti pengelolaan Dana Desa yang dinilai sangat penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ia meminta agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap terjaga meskipun terdapat isu fluktuasi alokasi dana pada tahun 2026.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, ia menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus difokuskan pada delapan prioritas utama, termasuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ketahanan pangan.

Menurutnya, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Karawang. (fj/sein).