Menurut Pepep, kegitan Reses atau menemui konstituen di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat diatur dalam Undang-undang MD3. Untuk itu, sebagai wakil rakyat dari Dapil SMS (Subang-Majalengka –Sumedang) tentunya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masayrakat.
“Ini merupakan kegiatan rutin yang menjadi tugas anggota Dewan, salah satunya dengan berkunjung ke konstituen untuk menyerap aspirasi, menampung dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan atau kendala terkait dengan pelaksanaan program pemerintah provinsi maupun program pemerintah pusat, ujar Pepep saat ditemui diruang kerja Fraksi PPP DPRD Jabar, Rabu (12/12-18).
Dikatakan, pada Reses III/2018 ini, saya melaksanakan kegiatan Reses di Kecamatan Kasomalang Subang; Cikijing Majalengka. Jatigede Sumedang.
Dari beberapa lokasi reses yang saya lakukan, pada intinya selain masalah infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan permasalahan akses fasilitasi permodalan KUKM, karena sampai hari ini masih banyak masyarakat belum memahami, sehingga mereka berfikir kalau melakukan peminjaman modal dan resiko usahanya merugi. Untuk itu, sebelum mereka melakukan peminjaman permodalan, mengharapkan adanya advokasi dari pemerintah daerah dan provinsi. Nyatanya masyarakat bawah pada takut berhutang.
Adapun terkait, sektor Pendidikan, kita rasa sudah oke dan murah, tapi kalau kurang didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai dan fasilitas umum seperti angkutan desa/ angkot tentunya menjadi beban masyarakat, terutama para orang tua siswa untuk ongkos anaknya pergi kesekolah dengan cara naik ojek. Karena sarana umum angdes/angkot belum tersedia. Untuk itu, masyarakat minta dibuka jalur-jalur baru transportasi umum.
Sedangkan dari sisi sektor kesehatan, mayoritas masyarakat mengeluhkan belum validnya pendistribusian kartu-kartu pengaman sosial seperti KIS, BPJS.
Lebih lanjut, Pepep mengatakan, PPP yang ada di wilayah Dapil SMS (Subang Majalengka Sumedang) memiliki wakilnya di DPRD Jabar, DPRD Kab Subang, Majalengka dan Sumedang. Untuk itu, hasil aspirasi yang saya lakukan dalam kegiatan Reses III DPRD Jabar massa sidang 2018, tentunya akan kita pilah-pilah.
Kalau yang berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan Kabupaten kita distribusikan ke Fraksi PPP di Kabupaten SMS. Sedangkan yang menjadi kewenangan dan kebijakan Provinsi tentunya menjadi tanggung jawab sebagai wakil rakyat dari Dapil SMS.
Semua apirasi yang menjadi kewenangan provinsi, tentunya akan saya diperjuangkan sesuai dengan harapan masyarakat SMS, tadasnya. (husein).
