Depok, Faktabandungraya.com,-- Kota Depok masih kekurangan banyak kelas untuk menampung sekitar 27.000 lulusan SMP. Bahkan pada tahun 2019 ini diperkirakan sekitar 7.000 siswa tidak tertampung di SMA/SMK se kota Depok. Untuk itu, perlu penambahan dan memaksimalkan ruang kelas. “Setiap tahun, kota Depok meluluskan sekitar 27.000 siswa/i SMP dan diperkirakan ada sekitar 7.000 siswa tidak dapat tertampung di SMA/SMK se kota Depok, maka perlu segera penambahan dan memaksimalkan ruang kelas”.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar Ir.Irfan Suryanagara dalam acara Hearing Dialog dengan Kepala Sekolah SMA/SMK Se- Kota Depok, Pemerhati Pendidikan, dan Disdik Jabar dengan tema “Upaya Antisipasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 Sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018” bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Senin (1/4/2019) yang difasilitasi oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar.
Irfan menilai, kurangnya jumlah ruang kelas di Kota Depok tidak terlepas dari kompleksnya persoalan pendidikan di Kota Depok mengakibatkan tidak tertampungnya lulusan SMP. Oleh karena itu pihaknya berencana, akan memaksimalkan penambahan ruang kelas baru di Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mengusulkan ruangan kelas baru, ruang kelas maksimal ternyata menurut dinas maksimalnya dua belas dan rata-rata masih ada yang sembilan. Kita akan maksimalkan dua belas, setelah maksimal dan masih juga tidak mampu, baru kita bangun (sekolah baru)” ucap Irfan kepada wartawan.
Irfan menambahkan, selain memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pihaknya akan mempersiapakan regulasi terkait pemberian bantuan kepada murid tidak mampu di jenjang SMA/SMK.
“Bagaimana memberikan subsidi kepada siswa miskin di SMA, yang sebelumnya di Kota Depok diberikan sekarang beralih ke provinsi tidak ada. Termasuk bagaimana sekolah swasta yang ketika sekolah negeri ditambah mereka harus diperhatikan.” katanya.
Terkait dengan persoalan kondisi minimnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta, Irfan merencanakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) di Jawa Barat untuk mencari tahu permasalahan yang dialami oleh SMA/SMK swasta di Jabar.
“Terkait dengan sekolah swasta ini kita akan evaluasi dan pelajari lebih mendalam, kita akan rencanakan melakukan pertemuan dengan FKSS. Karena kita ingin tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat” ujarnya.
Lebih lanjut Irfan berharap, permasalahan PPDB dari tahun ke tahun terus berulang ini dapat segera terselesaikan, dengan solusi yang telah didapatkan dari aspirasi dan masukan para unsur pendidikan di Jawa Barat.
”Kita harus segera memaksimalkan ruangan kelas baru, kita akan ubah SK Gubernur lalu membangun sekolah baru. Kami berharap ini dapat segera dilakukan” pungkasnya. (hms/red)
