Kinerja BUMD Belum Optimal, Komisi III Minta Pemprov Jabar Segera Benahi

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), foto : istimewah
BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menilai cukup banyak kinerja Badan Uasaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang belum bekerja secara optimal sehingga perlu segera dibanahi.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Is Budi Widuri,belum optimalnya kinerja BUMD milik Pemprov Jabar disebabkan beberapa hal, antara lain : permasalahan minimnya aset dan mis manajemen.

“Ada beberapa BUMD yang memang harus segera diperbaiki dan tidak boleh dibiarkan. Kita sudah minta kepada pihak pemprov untuk segera melakukkan perbaikan. Kalo sudah diperbaiki kita optimis BUMD milik Jawa Barat dapat memeberikan deviden dan menambah PAD,” kata Sekretaris Komisi III Is Budi Widuri, Selasa (7/5/2019).

Ia menambahkan, mengenai permasalahan yang dialami oleh beberapa BUMD disebabkan oleh sulitnya penggunaan aset dan terjadinya mis manajemen. “Permasalahannya utama BUMD di Jabar, kalo saya lihat ada masalah aset yang belum bisa dicairkan sehingga ada kekurangan dan mis manajemen sehingga kurang bisa mendapatkan hasil yang optimal” katanya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, terkait belum efektifnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka disebabkan oleh belum tersedianya akses menuju bandara tersebut. Menurutnya persoalan akses tersebut berpengaruh besar terhadap animo masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat Jawa Barat belum dapat beralih menggunakan BIJB.

“BIJB tidak optimal adalah kurangnya kerjasama dalam segi infratrukstur terutama akses menuju BIJB (toll dan kereta) yang belum bisa mencapai area BIJB. Kita harus mencontoh Medan (Bandara Kualanamu) , itu kereta api baik jalan ada khusus ke bandara” katanya

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hilman Sukiman mendorong, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk fokus meningkatkan kinerjanya. Sehingga target deviden yang telah direncanakan dapat terpenuhi.

Selain itu ia pun menilai saat ini BUMD harus melakukan inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat.

Hilman menjelaskan, hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur akhir Tahun 2018 sudah cukup baik. Namun Ia memberikan catatan terkait peningkatan kinerja BUMD di Jawa Barat harus terus ditingkatkan terutama dari segi investasi.

“Penanaman modal dan sebagainya harus ada peningkatan yang lebih jauh, apalagi BUMD yang disinyalir belum ada BUMD yang memberikan dividen” kata Hilman, kemarin.

Ia pun menambahkan, BUMD di Jawa Barat untuk melakukan banyak inovasi terutama dari sisi pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Perlu kita perbaiki bersama dan harapan kita adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun” tukasnya.(hms/sein).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.