Taufik Hidayat : Dampak Komunikasi Tersumbat, Hubungan Eksekutif dan Legislatif Saling Tuduh

Ciater-SUBANG, Faktabandungraya.com,--- Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat mengatakan Pemerintahan Daerah terdiri Eksekutif dan Legislatif, atau bak Suami-Istri. Kalau komunikasi tersumbat tentu saja ada prasangka yang berakhir saling tuduh. Untuk itu, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan dan Gubernur akan meningkatkan jalinan komunikasi.

Selama bulan Oktober ini, isu hangat di kalangan anggota DPRD Jabar tentang rencana interpelasi terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil, bahkan beberapa anggota DPRD Jabar terus menggalangan dukungan suara untuk mewujudkan interpelasi.

Menanggapi isu Interpalasi anggota Dewan, menurut Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, bahwa wacana atau isu yang bertiaup dari kalangan anggota DPRD Jabar itu dikarena tersumbatnya komunikasi antara Dewan dan Gubernur.

“Jadi isu itu sebetulnya muncul karena, komunikasi tersumbat. Jadi sebetulnya, tak ada interpelasi-interpelasi,” tegas Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat disela kegiatan media gathering DPRD Jabar dengan wartawan di Ciater, Subang, Selasa (29/10/2019).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan hal tersebut di atas untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait, Gubernur Ridwan Kamil yang sebelumnya tidak dijadwalkan datang ke acara media gethering, tiba-tiba muncul. Gubernur datang saat wartawan tengah melakukan bincang-bincang dengan anggota dewan.

Kedatangan Gubernur langsung disambut anggota dewan dengan melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan dewan, beberapa jam kemudian pertemuan itu selesai dan Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, melanjutkan ramah tamahnya dengan wartawan.

“Karena komunikasi tersumbat, makanya harus ada pertemuan rutin. Karena dewan dengan gubernur itu kayak suami istri jadi kita harus terus komunikasi dengan harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Namun, saat ditanya lebih lanjut bentuk komunikasi harmonis hubungan Gubernur dengan DPRD selama ini, bagaimana ?... Secara diplomatis Taufik Hidayat yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jabar ini mengatakan, Ya, sebagaimana diatur dalam sila Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Maka setiap kebijakan sebelum dikeluarkan harus dimusyawarahkan tertebilih dahulu, kilahnya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, agar komunikasi Gubernur dengan DPRD lancar kembali, tentunya kita akan mengintensifkan komunikasi tau pertemuan rutin.

“Ada pertemuan rutin, nanti. Dua hari yang lalu, ada pertemuan dengan pak Gubernur di rumah saya, trus tadi malam, saya dengan unsur pimpinan kembali menjalin komunikasi dengan Gubernur,” jelasnya.

Taufik menambahkan, saya aja yang mengurusi, 120 orang anggota Dewan Jabar sudah pusing. Apa lagi pak gubernur, yang mengurusi masyarakat hampir 50 juta jiwa yang tersebar dari Pangandaran sampai ujung genteng, belum ke yang lainnya,” tandasnya. (husein).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.