BANDUNG, Faktabandungrsya.com, -- Pemerintah provinsi Jawa Barat, pada awal Februati 2020 akan meluncurkan program Ajengan Masuk Sekolah (AMS). Program AMS merupakan salah satu bentuk kontribusi Pemprov Jabar untuk meningkatkan moral dan akhlak Pelajar. Menurut, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, melalui program AMS dapat meningkatkan meningkatkan moral dan akhlak generasi muda sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat terkait pendidikan karakter.
“Harapannya anak-anak SMA yang akan menjadi pemimpin di mana yang akan datang memiliki keimanan dan ketakwaan yang hebat, serta memiliki akidah yang kuat dan moral yang maksimal,” kata Uu saat memimpin Rapat Persiapan Kegiatan AMS di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (21/1/2020).
Adapun pilot project program AMS akan diterapkan di SMA Negeri. Jika program berjalan baik dan sukses, tidak menutup kemungkinan akan dijalankan di SMA Swasta. Nantinya, MUI Jabar akan terlibat dalam penyeleksian ajengan yang mengajar di sekolah.
“Tapi kemampuannya dalam menyampaikan harus benar-benar kiai yang bisa bicara menyampaikan ilmu supaya diterima oleh anak-anak sekolah. Kemudian juga kurikulumnya juga harus benar-benar jangan mengganggu kurikulum yang sudah ada,” ucap Uu. Nantinya, kata Uu, materi yang disampaikan ajengan berasal dari kitab yang digunakan oleh pesantren, antara lain Ta’lim Muta’allim, Sullamud Taufiq, dan Safinah.
Sedangkan, Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jabar, Ida Wahidah, mengatakan bahwa materi yang disampaikan tidak sama, namun terintegrasi dengan pendidikan agama di sekolah.
Program AMS terlaksana atas kerja sama Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jabar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
"Sasarannya selain murid, juga guru-guru dan kepala sekolah agar mempunyai persepsi yang sama mengenai agama islam," kata Ida.
Turut hadir dalam rapat persiapan program AMS Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika dan perwakilan MUI Jabar, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan di Jabar, dan perwakilan Pondok Pesantren di Jabar, dan MUI kabupaten/kota. (hms/red).
