Hal itu ditunjukkan melalui aksi membentangkan spanduk dengan tulisan 'Forum Bandung Sehat Untuk Transparan Dalam Bantuan Covid - 19'. Spanduk atau banner tersebut ditempel di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, Selasa (19/5/2020).
Menurut Agus Satria selaku Koordinator aksi mengatakan bahwa di masa pencegahan penyebaran wabah virus corona, dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Masyarakat membutuhkan uluran tangan atau bantuan dari pemerintah kota Bandung.
Selain itu, kata Agus, aksi kami bukan untuk menjegal atau memberhentikan terkait bantuan sosial apapun untuk masyarakat, hanya saja dengan adanya Forum Bandung Sehat sebagai salahsatu penyalur bantuan sosial kepada warga harus bisa menunjukkan transparansi penyaluran bantuan.
"Dalam hal ini, patut untuk diawasi alur bantuan meskipun bukan dari anggaran APBD, bantuan yang disalurkan oleh Forum Bandung Sehat dari 42 CSR yang nilai nya kurang lebih 1 Miliar Khususnya Bank BJB 400 Juta, kurang lebih yang diakomodir di kota bandung," tutur Agus.
"Kami melakukan aksi menempelkan Banner di pendopo, untuk mewakili masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 ini," imbuhnya.
Oleh karena itu, "Kami sangat keberatan kalo bantuan tersebut disalurkan tidak secara merata, beberapa minggu kebelakang bantuan tersebut sudah direalisasikan ke kecamatan- kecamatan seluruh Kota Bandung yang diterima oleh para ketua Lembaga PKK, atau lembaga lainnya," ungkapnya.
Sementara, Umar Komarudin menghimbau masyarakat agar buka mata dan buka telinga terkait bansos yang ada di tengah masa wabah corona, "masyarakat menejerit, kami Front Pembela Bandung akan selalu memantau bantuan sosial ini apakah masyarakat tau atau tidaknya, selain anggaran APBD, dan yang di kelola oleh Forum Bandung Sehat anggaran yang di salurkan melalui kecamatan - kecamatan itu anggaran dari Perusahaan - Perusahaan. Kami selaku sosial kontrol masyarakat berdasarkan perundang-undangan komisi informasi publik, jelas Umar.
Bahkan, Front Pembela Bandung mengaku tak akan segan melaporkan kepada aparat penegak hukum, jika ditemukan ada nada sumbang dari warga penerima manfaat terkait bantuan sosial. (Cuy)
.jpeg)