Syahrir : Penerepan PSBB di Kabupaten Bekasi, Trend Kasus Penurunan Belum Signifikan

H. Syahrir, SE, M.Ipol
Anggota Komisi I DPRD Jabar 
BEKASI, Faktabandungraya.com,--- Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar, H. Syahrir, SE, M,Ipol mengatakan, sejak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bodebek khususnya di Kabupaten Bekasi sampai kini yang sudah memasuki perpanjangan PSBB Bodebek dan PSBB tingkat Jabar, hasilnya belum memuaskan.

Menurut Syahrir, pemberlakuan PSBB tingkat Jabar di beberapa daerah sudah ada penurunan pendemi covid-19, termasuk juga di Kabupaten Bekasi. Namun, khusus di Kabupaten Bekasi, sampai kini trend penurunan pandemi covid-19, sampai kini belum menunjukan hasil yang memuaskan atau turunan belum signifikan.

Dari laporan yang diterima untuk PSBB Bodebek I dan II, khusus untuk Kabupaten Bekasi belum menggembirakan karena trend kasus penurunan belum signifikan, kata anggota Fraksi Partai Gerindra-Persatuan DPRD Jabar ini kepadaa wartawan di Bekasi, Kamis ( 7/5-2020).

Dikatakan, dalam mengatasi percepatan penanganan covid-19, bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kalangan legislatif. Untuk itu, kami dari Satgas lawan Covid-19 DPRD Jabar terus bergerak membatu penanganan covid-19 di Jabar.

Adapun terkait kenapa di Kabupten Bekasi trend kasus penurunan pandemi covid-19 belum signifikan, karena sampai saat ini tingkat mobilisasi masyarakat masih tinggi. Masih banyak warga Kab/kota Bekasi yang tetap bekerja di DKI Jakarta pulang-pergi. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, Jakarta merupakan klaster/ zona merah.

“ Mobilitas masyarakat bekasi sampai kini masih tinggi atau tetap bekerja, bahkan masih cukup banyak warga Bekasi pulang-pergi ke Jakarta. Hal ini menjadi penyebab utama trend penurunan pandemi sulit turun secara signifikan”, ujar anggota Komisi I DPRD Jabar ini.

Kita pernah sampaikan ke Gubernur jabar dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Jabar, agar meningkatkan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, agar Pemprov Jakarta dapat menutup sementara seluruh aktifitas pekerjaan yang tidak berhubungan dengan penanganan covid-19.

Jadi selama tingkat pengawasan mobiltas masyarakat yang masih tinggi bekerja di Jakarta dan tiap-hari pulang pergi ke Bekasi, rasanya sulit untuk meraih ternd penurunan pandemi covid-19 secara signifikan. Tandasnya. (dbs/red).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.