 |
| Rahmat Hidayat Djati (FPKB) Ketua Komisi II DPRD Jabar |
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati (FPKB) mengatakan, Jawa Barat merupakan lumbung padi Nasional dan Kabupaten Kerawang-Purwakarta adalah daerah produsen padi terbaik dan terbanyak. Namun, dampak kelangkaan pupuk tentunya sangat berdampak peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat.
Kondisi kelangkaan pupuk yang terus berulang ulang ini membuat prihatin kami di Komisi II DPRD Jabar, ujar Rahmat Hidayat Djati, dalam press release yang disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan Jabar, Yedi Sunardi, SE,MM kepada media melalui pesan WhatsApp (WA)-nya, di Bandung, Selasa (25/8/2020).
Dalam press release yang disampaikan, tertulis permohonan pemberitaan dengan harapan menjadi evaluasi dan perbaikan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.
Di akhir press release juga tertera beberapa nama anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Jabar X diantaranya; Rahmat Hidayat Djati dari Fraksi PKB, Sri Rahayu Agustina dari Fraksi Partai Golkar, Gina Fadila Swara dan Ihsanudin asal Fraksi Gerindra-Persatuan serta Sabil Akbar dari Fraksi Nasdem.
Kini sudah mulai masuk musim tanam, tentunya para petani sangat membutuhkan pupuk agar produktivitas pertanian/ padi yang dihasil baik dan meningkat. Namun, ternyata terjadi kelangkaan pasokan, sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Padahal, produsen Pupuk Kujang berada di kawasan Kab.Karawang, ujar Rahmad.
“Di saat musim tanam di Jawa Barat, saat para petani membutuhkan pupuk, ternyata terjadi kelangkaan pasokan. Keadaan yang selalu berulang ini sangat memprihatinkan. Mengingat produsen pupuk sendiri ada di sekitar Kabupaten Karawang Jawa Barat,” ungkap Rahmat Hidayat Djati saat melakukan kegiatan Citra Bhakti Komisi di daerah pemilihannya.
Untuk itu, Kita harapkan semua pihak terutama Gubernur Jawa Barat ikut memperhatikan urusan penting demi ketahanan pangan Jawa Barat, kata politisi PKB ini.
Menurut Rahmat beberapa waktu yang lalu hal ini juga sempat dipermasalahkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, yang mendesak perubahan regulasi distribusi pupuk bersubsidi.
“Saat melakukan reses, saya menemukan fenomena kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Jawa Barat. Dari hasil penelusuran di lapangan, kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Barat disebabkan oleh regulasi yang mengatur mengenai distribusi pupuk bersubsidi ini,” ujar Dedi.
Saat ini, regulasi distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat. Hal itu berdampak pada kelangkaan pupuk di kalangan petani. Agar distribusi tidak terkendala, Dedi menyarankan agar mengubah regulasi distribusi pupuk yang selama ini terlalu berbelit-belit alias terlalu panjang alur mekanismenya. (sein).
