 |
| H.M.Hasbullah Rahmat, S.Pd, M.Hum Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat ( Foto:istimewah) |
Dalam
menghadapi Pilkada Serentak 2020, seluruh partai politik termasuk PAN telah
menetapkan kader terbaiknya untuk bertarung dalam pilkada serentak, termasuk
juga untuk Pilkda di Jabar. Namun, tidak semua Parpol juga mengusung kader
sendiri ada sebagai pendukung.
Menurut
Wakil Ketua DPW PAN Jabar H. M. Hasbullah Rahmat, S.Pd, M.Hum , dalam
menghadapi perhelatan Pilkada Serentak 2020 di Jabar , PAN telah mengusung
kader terbaiknya untuk maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi Iman Adinugraha (kader
PAN/Calon Wakil Bupati) berpasangan dengan Adjo Sardjono (Gerindra) dan Kabupaten Bandung Atep Rizal (kader PAN/calon
Wakil Bupati) berpasangan dengan Yena Iskandar Ma’soem (PDIP).
Sedangkan
untuk 6 Pilkada lainnya, PAN sebagai pengusung bukan kader murni, dengan berkoalisi
beberapa parpol lainnya. Keenam pilkada
tersebut terdiri dari : Pilkada Cianjur, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran,
Karawang dan Kota Depok, PAN menjadi pengusung.
Hal ini
dikatakan, Hasbullah yang menjabat Wakil Ketua DPW PAN Jabar bidang Hubungan Kelembagaan
dan Buruh yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat saat ditemui di
gedung DPRD Jabar, Selasa (20/10-2020).
Dari
delapan (8) Pilkada serentak 2020 di Jabar, PAN optimis dapat memenangkan
beberapa daerah, terutama di pilkada Kab.Sukabumi, Kota Depok peluangnya cukup besar karena hanya
dua pasang calon; Kab. Bandung Fifty-fifty karena ada tiga paslon, Kab.
Tasikmalaya peluangnya juga besar, termasuk juga Kab Indramayu.
Di empat
daerah inilah kita optimis dapat memenangkan perhalatan pilkada serentak 2020
di Jabar, ujar politisi PAN Jabar dari Dapil 8 Jabar Kota Depok- Kota Bekasi
ini.
“ Saya
selaku pengurus DPW PAN Jabar, meminta kepada seluruh pengurus DPD PAN Kab/kota
di Jabar, DPC Kac, dan Rayon PAN dan seluruh kader termasuk simpatisan PAN yang khasusnya di 8 daerah yang akan menyelenggarakan
Pilkada dimana PAN menjadi Pengusung/
pendukung, hendaknya menjadikan Pilkada serentak 2020 menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi simbol-simbol
partai.
Jadi
mari kita, bergerak secara maksimal mungkin yang seolah-olah pemasan mesin partai atau menjadi uji petik untuk bertempur
sesungguhnya pada menjelang Pemilu Legislatif/ Presiden 2024. Untuk itu, wajib bagi pengurus dan kader PAN untuk
memenangkan Pilkada Serentak 2020, tegas Hasbullah yang kini duduk sebagai anggota
Komisi IV DPRD Jabar ini.
Koalisi parpol pengusung Pilkada Depok sosialisasikan
Paslon Pradi Supriatna dan Afifah Alia
Selain
itu, di Pilkada serentak 2020 ini juga menjadi alat ukur PAN dalam keberhasilan
menghadapi Pemilu-pemilu berikutnya.
Namun, kalau kenyataan kader PAN yang diusung tidak menang, tentunya
harus dilakukan evaluasi, berarti kita belum masif dalam mengkampanyekan kader
kita ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga keita menghadapi Pileg, kita harus
kerja lebih keras lagi untuk dapat menaikan suara, sehinga repersentasinya
kader terpilih di dewannya lebih banyak lagi dari sekarang ini, jelasnya.
Ia
menambahkan, Pilkada 2020 harus juga dapat memberikan pembelajaran politik bagi
masyarakat, artinya bagi PAN wajib mengartikulasikan visi-misi kandidat yang
diusung oleh PAN kepada publik, sehingga bila nanti menang dan menjadi kepala
daerah, masyarakat/ publik kepada yang bersangkutan.
Terkait
penetapan pasangan dalam pilkada, itu kewenangan dari DPP PAN, siapapun yang
telah ditetapkan oleh DPP PAN, kita yang ada di DPW, DPD maupun Rayon dan kader
tentunya harus patuh dan siap menjalankan perintah Partai. Bahkan begitu SK penetapan paslon kita terima,
kita langsung gerak cepat melakukan konsulidasi dan koordinasi dengan parpol
koalisi.
Hasbullah
mencontohkan, di Kota Depok, kemarin kita partai-partai koalisi berkumpul di Depok, baik itu dari anggota DPR RI, DPRD
Jabar, DPRD Depok dan DPRD Bekasi serta mengurus DPD Kota Depok-Bekasi serta
sampai pengurus kecamatan tempat dilaksanakanya pertemuan juga hadir,
ungkapnya.
Pilkada
Dengan Prokes Ketat
Bagaimana
perkiraan tingkat partisipatif
masyarakat dalam Pilkada 2020, mengingat masih dalam suasana pandemi
covid-19 ?... Ya, kita semua menyadari
dan mengkhawatirkan, tingkat partisipatif
masyarakat akan rendah, karena orang akan takut mengantri ke TPS, hal
ini tentunya menjadi problem bagi penyelenggara (KPU dan Bawaslu-red) maupun peserta
Pilkada. Untuk itu, perlu adanya edukasi
kepada masyarakat agar tidak takut datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya.
Karena Pilkada sudah memenuhi standar protokol kesehatan 3 M.
Kesuksesan
pemilu itu ditandai dengan tingkat partisipatif yang tinggi, semakin rendah
tingkat partisipatif menanda kualitas demokrat buruk. Untuk itu, ditengah pendemi covid-19, kita
(parpol pengusung), peserta /kandidat kepala daerah, penyelenggara Pilkada, termasuk
pemerintah daerah untuk bersama-sama bahu membahu memberikan pembelajaran
politik dengan harapan masyarakat tidak pobia untuk datang ke TPS dan
menyarlukan hak politiknya sesuai dengan pilihannya.
“ Percayalah
pelaksanaan Pilkada serenrak 2020, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,
untuk itu, masyarakat tidak perlu takut untuk datang ke TPS dan menggunakan hak
suaranya, pinta Hasbullah. (adikarya/husein).
