Herry Darmawan : Komisi II DPRD Jabar Dorong Produksi Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19.

Ir.H.Herry Darmawan, anggota Komisi II DPRD Jabar ( foto;istimewah) 

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Seluruh sektor perekonomian terdampak cukup parah, termasuk juga sektor pertanian sejak merebaknya pandemi covid-19, beberapa bulan ini. Namun, walaupun terdampak, ternyata sektor pertanian masih bisa bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan.

Untuk itu, menurut Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Ir.H.Herry Darmawan,  dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah (PED),  sudah seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus untuk sektor pertanian.

Hal ini kenapa ?.. karena selama pandemi covid-19, ternyata para petani tetap mampu bekerja di ladang/ sawah dan menghasilkan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, khusus warga Jabar.  Namun, kendalanya, dalam meningkatkan produksi pertanian, para petani seringkali kesusahan akan kelangkaan pupuk anorganik, terutama saat masuk musim tanam. Pupuk anorganik kerap kali sulit didapat, terutama pupuk subsidi dari pemerintah.

Kelangkaan pupuk anorganik seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah daerah (Pemprov Jabar) memberikan pelatihan bagi para kelompok tani untuk berkarya menciptakan/ membuat  dan memproduksi pupuk organik, kata Herry Darmawan, saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Senin (26/10/2020).

Dikatakan, pelatihan bagi para kelompok tani untuk membuat pupuk organik merupakan tanggungjawab pemerintah.  Nanti pada saatnya, petani yang sudah mendapatkan pelatihan ini dapat menjadi tranner bagi petani-petani lain, sehingga ketika akanmemasuki musim taman, pupuk organik sudah tersedia, dan dapat  memenuhi sendiri kebutuhan akan pupuknya.

Sektor pertanian itu, bukan semata hanya sawah (padi-red) tetapi juga ada palawija, sayur-mayur. Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melalui OPD mitra Komisi II, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH),  dan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk melatih para kelompok tani (poktan) membuat dan memproduksi pupuk organik.

Namun, kata Herry, sektor perkonomian  hingga saat ini mendapatkan alokasi cukup kecil dalam setiap penyusunan anggaran APBD.  Padahal semestinya, kalau memang pemerintah daerah (Gubernur-red) benar-benar ingin mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di sektor perekonomian, seharusnya menambah alokasi anggaran dalam APBD, terutama dalam kondisi pandemi covid-19 sekarang ini,  ujarnya.

Dalam setiap penyusunan anggaran, bahkan kemarin saat pembahasan APBD Perubahan 2020 dan pembahasan RAPBD 2021,  Komisi II sudah mendorong penambahan anggaran untuk mitra OPD Komisi II. Namun, nyatanya anggaran untuk sektor perekonomian tetap saja  mendapatkan alokasi yang minim. Sehingga, tidak salah juga, kalau kalangan generasi milenial tidak tertarik untuk terjun di sektor pertanian.

“Saya tekankan disini, semestinya dalam hal penangan pandemi covid-19, Pemerintah memfokuskan untuk bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat Jabar, salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi poktan dalam membuat dan memproduksi pupuk organik. Sehingga untuk tahun 2021 kita dapat mempradiksikan pertumbuhan ekonomi Jabar”, ujar Politisi PAN Jabar dari Dapil 13 Jabar : Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ini.

Lebih lanjut,  Ia mengatakan, sejak berjangkitnya virus covid-19 di Indonesia dan khsususnya di Jabar, bahwa sektor perekonomian yang sangat terdampak covid-19 itu adalah bidang manufaktur tetapi yang bertahan justru bidang pertanian.

“Kan manufaktur itu tergantung dengan pasar Global, sedangkan pertanian, itu mencerminkan masyarakat kita. Maka sangat tepat kalau pertanian itu disebut sebagai soko guru bangsa ( ketahanan pangan-red).  Namun, hanya saja, isu pertanian ini selalu ditutup”, tegas politisi PAN Jabar ini.

Kalau saja sektor pertanian ini di explor soal kemampuan petani Indonesia, pasti kita mampu bersaing dengan negara-negara penghasil pertanian, hanya saja perlu merubah mindsets (pola pikir) yaitu tidak lagi memikirkan kepantingan pribadi/ kelompok yang hanya untuk menabung semata, tetapi dirubah menjadi usaha tani/ pertanian.

Herry menambahkan, sebenarnya Komisi II telah mendorong kepada OPD mitra Komisi II untuk mempersiapkan tahapan-tahapan kemandirian pertanian, dengan melakukan pendekatan ke kelompok tani, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petani , sehingga SDM Pertanian kuat. Dan juga mendukung sarana-prasarana pertanian (Teknolgi pertanian) sehingga produksi pertanian meningkat dan ketahanan pangan terpenuhi dan menjadi kuat.

Andaikan, produksi pertanian dalam negeri atau daerah dapat memenuhi kebutuhan akan pangan, maka secara tidak langsung kita mampu menekan angka impor pertanian masuk Indonesia, tandsnya. (adikaraya/husein).