Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Refleksi 2020, Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Bansos Covid-19 Dilanjutkan Tahun 2021

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suanharu ( foto : fpks)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, mengatakan, berdasarkan kajian Fraksi PKS DPRD Jabar, bahwa kebijakan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur Jabar dalam penyusunan anggaran tahun 2021 mendatang belum maksimal berpihak kepada rakyat.

Pada anggaran pembangunan di tahun 2021 mendatang, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19, hal ini terlihat tidak akan dilanjutkannya program bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021. Padahal jumlah penduduk di Jabar cukup tinggi, termasuk juga yang terkonfirmasi Covid-19 juga cukup banyak.

PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, untuk itu, Fraksi PKS bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021.

"Di Pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas Haru Suandharu dalam acara refleksi akhir tahun 2020, menyikapi pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun, secara online (Webiner zoom meeting),  Jum’at (18/12-2020).

Acara webiner refleksi tahun 2020 diikuti seluruh anggota Fraksi PKS DPRD jabar, Pengurus DPW dan DPD PKS se Jabar, Beberapa anggota DPRD Kab/kota serta Media yang ada di Jabar.

"Saya  Ketua DPW PKS  Jabar dan Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di Kabupaten dan Kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi disaat masa Pandemi in," pintanya.

Dalam kesemepatan tersebut, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan  Raperda yang berpihak kepada rakyat.

"Lima Raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini. Untuk itu, Fraksi PKS DPRD Jabar melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang”, ujarnya.

Lebih lanjut Haru memaparkan, bahwa dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan lagi.

Terus terang, kata Haru, kita melihat, bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat. Bahkan didalam anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021.

Acara Webiner refleksi 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar ( foto;husein)
Ia juga menyampaikan bahwa,  Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar, terkait vaksin covid-19 didengar Pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini didengar. Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.

"Jadi PKS ada di masyarakatnya ini,  bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama yang baik," jelas Prof Asep Warlan Yusuf.

PKS saat ini, menurutnya tidak punya program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.

"Ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS," paparnya

Kalau tanpa ada unit itu, Prof Asep melihat PKS dalam posisi yang dikerjakan yang diprogram kan saja.

"Hasil kajiannya yakni keterbukaan, penyerapan aspiras dari apa yang dikerjakan PKS saat ini," jelasnya.

Program PKS merakyat hanya sebagai Improvement bukan Transformasi.

"Arus dua arah harus ada komunikasi dan sinergis. Karena kejujuran keihklasan bukan hanya diskusi saja, namun bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat ini," paparnya. (pks/sein).

Posting Komentar

0 Komentar