Komisi IV DPRD Jabar raker dengan UPTD PSDA WS Citanduy di Tasikmalaya (foto:istimewa) |
Kedatangan
rombongan Komisi IV DPRD Jabar ke UPTD DPSDA WS Citanduy dalam rangka evaluasi Program Kerja UPTD PSDA
Wilayah Sungai Citanduy, Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021, Tasikmalaya
Menurut
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, H. Memo Hermawan, dalam raker dengan pihak UPTD
DPSDA WS Citanduy, kemarin, diungkapkan bahwa beberapa jaringan irigasi diwilayah UPTD DPSDA WS Citanduy dalam kondisi rusak,
baik rusak ringan, sedang hingga berat.
“Nah,
kerusakan jaringan irigasi ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlama-lama,
harus segara ditangani. Karena akan berdampak terhadap kepentingan para petani
dalam mengelola lahan pertanian. Dan juga
kalau persawahan terjadi kekuarangan air saat musim tanam tentunya akan
berdampak terhadap hasil produksi pertanian”.
Hal
ini dikatakan Memo Hermawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa
(23/02-2021), terkait hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Jabar ke UPTD DPSDA WS Citanduy di Tasikmalaya.
Dalam raker tersebut, Komisi IV mendorong agar pemerintah provinsi melalui Dinas SDA Jabar untuk dapat melakukan perbaikan semua jaringan irigasi. Bahkan kita juga minta agar fokus tentang irigasi tuntas.
H.Memo Hermawan ( anggota Komisi IV DPRD jabar ) (foto;istimewa) |
Untuk
mendukung program irigasi tuntas atau perbaikan irigasi, pada tahun anggaran
2021 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15 M. Dengan anggaran sebesar
Rp.15 m tersebut, seharusnya persoalan irigasi selesai, ujar Politisi Senior
PDIP Jabar ini.
Lebih
lanjut, Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini mengatakan,
selain membahas masalah jaringan irigasi, dalam pertemuan tersebut juga
membahas tentang status gedung UPTD DPSDA, yang ternyata masih ada yang
mengontrak. Bukan milik aset pemprov Jabar.
Sehingga akan berdampak terhadap kinerja kalangan pegawai di lingkungan UPTD
DPSDA.
Ditambahkan
Memo, keinginan pagu anggaran untuk PSDA dalam hal ini agar TAPD lebih
memprioritaskan untuk pembangunan pengelolaan drainase. Namun, agar lebih
komprehensif masing-masing KCD/UPTD harus terus berkoordinasi dengan Bappeda
dan TAPD agar ada pembahasan lebih lanjut. Hal ini penting, agar anggarannya
lebih efisien untuk pengelolaan drainase dan perbaikan irigasi,” tandasnya.
(adikarya/husein).