Komisi IV DPRD Jabar Dorong Anggaran Untuk Irigasi Tuntas

Klik

Komisi IV DPRD Jabar raker dengan UPTD PSDA WS Citanduy di Tasikmalaya (foto:istimewa)

TASIKMALAYA, Faktabandungraya.com,--- Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPTD DPSDA WS) Citanduy.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Jabar ke UPTD DPSDA WS Citanduy  dalam rangka evaluasi Program Kerja UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy, Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021, Tasikmalaya

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar, H. Memo Hermawan, dalam raker dengan pihak UPTD DPSDA WS Citanduy, kemarin, diungkapkan bahwa beberapa jaringan  irigasi diwilayah  UPTD DPSDA WS Citanduy dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang hingga berat.

“Nah, kerusakan jaringan irigasi ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlama-lama, harus segara ditangani. Karena akan berdampak terhadap kepentingan para petani dalam  mengelola lahan pertanian. Dan juga kalau persawahan terjadi kekuarangan air saat musim tanam tentunya akan berdampak terhadap hasil produksi pertanian”.

Hal ini dikatakan Memo Hermawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (23/02-2021), terkait hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Jabar  ke UPTD DPSDA WS Citanduy di Tasikmalaya.

Dalam raker tersebut, Komisi IV mendorong agar pemerintah provinsi melalui Dinas SDA Jabar  untuk dapat melakukan perbaikan semua jaringan irigasi.  Bahkan kita juga minta agar fokus tentang irigasi tuntas.

H.Memo Hermawan ( anggota Komisi IV DPRD jabar ) (foto;istimewa)

Untuk mendukung program irigasi tuntas atau perbaikan irigasi, pada tahun anggaran 2021 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15 M. Dengan anggaran sebesar Rp.15 m tersebut, seharusnya persoalan irigasi selesai, ujar Politisi Senior PDIP Jabar ini.

Lebih lanjut, Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini mengatakan, selain membahas masalah jaringan irigasi, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang status gedung UPTD DPSDA, yang ternyata masih ada yang mengontrak. Bukan milik aset pemprov Jabar.  Sehingga akan berdampak terhadap kinerja kalangan pegawai di lingkungan UPTD DPSDA.

Ditambahkan Memo, keinginan pagu anggaran untuk PSDA dalam hal ini agar TAPD lebih memprioritaskan untuk pembangunan pengelolaan drainase. Namun, agar lebih komprehensif masing-masing KCD/UPTD harus terus berkoordinasi dengan Bappeda dan TAPD agar ada pembahasan lebih lanjut. Hal ini penting, agar anggarannya lebih efisien untuk pengelolaan drainase dan perbaikan irigasi,” tandasnya. (adikarya/husein).